Karena demokrasi Indonesia unik yaitu adanya jalur independen untuk kandidasi kontestan dalam pemilihan Presiden / Kepala Daerah. Maksud aturan yang disyahkan Mahkamah Konstitusi itu memang berisi upaya akomodatif sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang murni berasal dari aspirasi rakyat.
Adanya kehebohan “teman Anu” tampaknya merupakan tamparan bagi partai politik, seolah menantang para politikus untuk merubah konsepsi politik konvensional yaitu rekrut bakal calon melalui "teman" yang juga akhirnya membelenggu temannya dengan pasang aneka syarat mumpung dalam pertemanan tak ada ikatan hukum yang jelas syah dapat diklaim. Bahkan ikatan syah suami isteri saja yang lebih kuat dari ikatan teman dapat saja cerai dengan segala dampaknya. Ular beludak licik di taman Eden juga berteman dengan Hawa untuk membuat Adam berani melawan Allah.
Yang jadi amat naif yaitu Independen tapi tergantung teman. Kemerdekaan politik diartikan melawan organ politik yang ada landasan hukumnya dengan membuat lembaga politik bayangan perkoncoan. Yang menarik para konco ini ternyata tidak independen. Mereka di atur oleh koodinator yang tak sadar bahwa kehadiran mereka di media amat nyata penuh dengan ragam keinginan temannya harus didikte begini begitu sama saja. Ternyata buah semangka juga berdaun sirih. Teman ini juga ternyata hanya pion aktor intelektual yang jadi boss juga dalam partai politik sering teriak di TV. Jadi teman itu jadi wayang politikus partai.
Daerah bukan butuh figur, tetapi orang yang mampu melapangkan jalan bagi kemajuan daerah dalam sistem kepemerintahan yang baik, dan bersih yang berkelanjutan. Daerah bukan butuh pemerintahan yang berperilaku aneh sehingga populer dengan membengkokan nalar sehat publik seperti lagak menghemat anggaran dan menuduh orang lain mau menilepnya dan koreksi intropeksi tak mau merubah sikap dengan membuat berjuta alasan menyalahkan orang lain dengan terus menerus mengajarkan publik untuk terbiasa bicara kotor dengan alasan jujur apa adanya.
Maka pencitraan teman kita diagungkan bahkan etika moral publik dimanipulasi dengan membiasakan umpatan kata kotor menjadi konsumsi publik dengan alasan jujur mulutnya jahat tapi hatinya baik. Lalu dengan bangga menyatakan e-budgetting solusi kelola anggaran. Sampai anggaran tak terserap karena terkurung dalam sistem yang kurang berfungsi karena ASN dibiarkan ketakutan memproses anggaran publik. Sistem yang di bangun tak ada evaluasinya secara obyektif, semua dinilai di puji diklaim sukses dengan cara perkoncoan manajemen tukang sate. Dalam kondisi uang bejibun akhirnya net present value nya tereduksi menjadi mubazir. Mengendapkan anggaran tentu saja bisa saja lebih berat dari korupsi karena uang rakyat diendapkan dengan jutaan alasan tak masuk akal sehat. Yang amat aneh penguasa yang tipenya pemain ekonomi atau asalnya pengusaha tak mampu kelola uang rakyat yang bejibun di tangannya bahkan sanggup menuding Ibu seorang rakyat dengan kata kotor serupa maling.
Apakah semua yang tertulis di atas itu salah ???
Semua tak ada yang salah karena siapa yang mampu menduga hal yang akan terjadi di masa depan ?. Bahkan orang meramalkan dunia akan kiamat sesuai keyakinannya, siapa pula yang mampu melarangnya ?. Lebih-lebih lagi dunia politik yang amat dinamis, apalagi Indonesia memang amat heterogen yang memang bawaannya amat kompleks namun menantang adrenalin setiap orang yang berjiwa progresif. Bagaimana Indonesia kita telah dilintasi Gerhana Matahari Total yang juga secara istimewa melintasi seperti ditakdirkan harus di Indonesia yang tak terlupakan sepanjang masa.
Dalam tulisan saya Politik Tidak Jahat, AZIMAT POLITIK berisi CAKUPAN PEMIKIRAN politik era reformasi (tahun 2001 ke atas), dengan terbukanya media informasi, maka publikasi luas informasi perpolitikkan di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah. Hampir semua orang mengenal kata “politik” dan bahkan orang-orang tertentu merasa berprofesi langsung atau tidak langsung terpaut dengan politik.
Manusia juga menghadirkan legenda politik yang muncul sesuai era-nya. Namun yang menarik, bahwa opini umum dari masa lalu ke kini, pendapat tentang politik itu masih amat beragam dan belum ada satu pandangan yang secara jernih menjabarkan arti kata politik yang sebenarnya. Juga termasuk penulis sendiri, mencoba menggali arti politik yang hakiki.
Perbedaan pandangan tentang arti politik ini juga terjadi dalam pihak yang melembagakan politik itu sendiri, bahkan sering / dapat terjadi pertentangan pengertian dari masyarakat yang dapat menjadi amat runyam di tingkat nasional, daerah / lokal.
Kita dapat berdebat siang dan malam untuk mencarikan kesepakatan arti politik, yang pada akhirnya bermuara kepada kesepakatan misi / perilaku bertindak, namun dihati yang terdalam masih mencari hakekat politik itu sendiri.
