Mohon tunggu...
Herawati
Herawati Mohon Tunggu... Relawan - Seorang konselor dan pemerhati perilaku

Pengajar, tim riset dan konselor di STTRI Warung Buncit, Jakarta Konselor di Hope Counselling Centre UPH, Karawaci

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Mengapa Hakim dan Jaksa Korupsi?

12 November 2020   15:12 Diperbarui: 16 November 2020   19:06 338
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tentu ini adalah pekerjaan besar yang tidak dapat selesai dalam satu program kerja. Apalagi meskipun sejauh ini pemberantasan korupsi di Indonesia relatif membaik dari tahun ke tahun, saat ini kia masih ada dalam sistem yang korup. Selalu ada cara bagi para koruptor untuk mencari celah dan peluang korupsi di dalam tatanan yang baru.

Tetapi upaya perbaikan harus terus dikerjakan. Seperti menata batu bata untuk membangun rumah. Satu demi satu, sedikit demi sedikit kita kerjakan dengan konsisten hingga kita mencapai harapan kita memiliki budaya peradilan yang lebih adil, bersih, dan dapat dipercaya.

***

Daftar Pustaka

  • Abjorensen, Norman. (2014). Combating Corruption, Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region. Tokyo: Konrad Adenauer Stiftung.
  • Alatas, Syed Hussein. (1975). The Sociology of Corruption. Edisi ke-2. Singapore: Delta Orient.
  • Bhargava, Vinay & Bolongaita, Emil. (2004). Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action. Washington: The World Bank.
  • Brown, Ryan P. et.al. (2011). "Moral Credentialing and the Rationalization of Misconduct," Ethics Behav. 21(1): 1--12. doi:10.1080/10508422.2011.537566.
  • Festinger, Leon. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
  • Indonesia Corruption Watch. (2019). Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2019.
  • Janis, Irving L. (1972). Victims of Groupthink. Boston: Houghton Mifflin.
  • Janis, Irving L. (1973) Groupthink and Group Dynamics: A Social Psychological Analysis of Defective Policy Decisions. Policy Studies Journal. Vol 2. (1): 19-25.
  • Janis, Irving L. (1991). "Groupthink," dalam E. Griffin (Ed.) A First Look at Communication Theory. New York: McGraw Hill.
  • Kouchaki, M. (2011). "Vicarious moral licensing: The Influence of others' past moral action on moral behavior." Journal of Personality and Social Psychology. 101 (4): 702-715.doi:10.1037/a0024552. PMID 21744973
  • Nisan, M. (1991). The moral balance model. Theory and research extending our understanding In WM Kurtines & J. L Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development, Vol. 3. Application (pp. 213-249).
  • Robison, Richard. (1986). Indonesia: The Rise of Capital (Sydney: Allen and Unwin, 1986) dikutip dalam Bhargava, Challenging Corruption in Asia, 210.
  • Transparency International. (2009). The Anti-Corruption Plain Language Guide, 2009.
  • Wijaja, Agoeng et.al. (2013). Yap Thiam Hien: 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Berita Terkait:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun