Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Kenaikan PPN, Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Apa dari Hikmah Skema Pajak 2025
Kado Tahun Baru: PPN 12% Secara Umum Dibatalkan
5 Hal yang Lebih Penting daripada Ujian Nasional
"UN is Come Back"?
Kamu pasti suka!
Harli Muin
Harli Muin Mohon Tunggu... Pengacara - Pemerhati Sosial

Saya mulai tertarik dengan masalah-masalah sosial, anti korupsi pembangunan, lingkungan hidup dan keamanan masyarakat, ketika saya masih kecil menyaksikan kampung di sulawesi tengah, terpencil, dimana saya lahir dan besar terkena banjir bandang dan saya menyaksikan bagaimana bencana itu menghancurkan semuanya dalam hitungan jam. Kehadiran sejumlah perusahaan HPH dan tambang menambah beban terhadap dampak yang disebabkan atas kemarahan alam itu. Kami kehilangan banyak sekali. Padahal kampung ini sebelumnya damai, tenteram jauh dari hiruk pikuk kota. Pilihan inilah yang kemudian menjadi karier saya dan menulis pesan damai yang berhubungan masalah-masalah tersebut di atas. Semoga kita bisa berbagi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Urgent Action: Panama Paper, Kejahatan Terselubung, Selidiki Warga Indonesia

8 April 2016   19:52 Diperbarui: 8 April 2016   20:16 249
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

 
[21] http://www.fatf-gafi.org/pages/asiapacificgrouponmoneylaunderingapg.html; lihat juga, http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=indonesia
[22] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from
 https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya
[23] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from
 https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya
[24] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from
 https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

pajak

kejahatan

korupsi

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.