Mohon tunggu...
Handra Deddy Hasan
Handra Deddy Hasan Mohon Tunggu... Pengacara - Fiat justitia ruat caelum

Advokat dan Dosen Universitas Trisakti

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Kampanye Untuk Berkuasa

29 November 2023   12:49 Diperbarui: 29 November 2023   13:18 398
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Selain itu juga dilarang terlibat kampanye Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural seperti Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kepala desa, Perangkat desa, Anggota badan permusyawaratan desa;.

Mengingat banyaknya jumlah PNS, Pejabat, TNI, Polri dan Perangkat Desa di Indonesia yang diharapkan kenetralannya sering merepotkan dan lolos dari pengawasan KPU dan Bawaslu.

Dalam hal ini butuh kontrol dari masyarakat untuk memantau dan melaporkan PNS, Pejabat, TNI, Polri dan Perangkat Desa yang memihak agar pemilu Indonesia berkualitas dan adil.

4. Money Politics.

Pelanggaran laten tradisional dan sudah membudaya sehingga selalu terjadi ketika pemilu adalah money politics (Politik uang).

Peserta pemilu ketika kampanye menjanjikan atau memberikan uang (cash money) atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih.

Money politics adalah cara curang yang melibatkan penggunaan uang atau sumber daya keuangan lainnya untuk memengaruhi atau memanipulasi proses politik.

Hal ini sering kali terjadi ketika masa kampanye pemilihan umum untuk meraih suara secara sebanyak-banyaknya secara tidak halal.

Penggunaan money politics akan memiliki dampak negatif dan mencederai demokrasi dan keseimbangan kekuasaan dalam sebuah sistem politik.

Biasanya, memasuki tahun politik, peredaran uang kartal atau tunai di Indonesia diyakini akan meningkat tajam. Ini lazim terjadi menjelang hajatan politik Pemilu.

Menurut beberapa pengamat, mengingat semua transaksi politik dilakukan dalam bentuk tunai atau cash, sehingga mengindikasikan akan terjadinya money politics.

Penggunaan money politics selain melanggar ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2023 juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun