Adanya UU TPKS di Indonesia sangat penting karena berperanan memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual.
Peranan perlindungan hukum terhadap korban tidak dipunyai di Undang Undang lain termasuk tidak ada dalam materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Dalam UU TPKS memungkinkan korban untuk melaporkan kejahatan tersebut, mendapatkan dukungan, dan mengakses layanan rehabilitasi yang dibutuhkan.
Aturan ini juga memberikan jaminan bahwa pelaku kekerasan seksual akan diadili dan diberikan hukuman yang sesuai.
Selain itu adanya UU TPKS membuat aturan kekerasan seksual juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.
Dengan adanya aturan yang tegas dan sanksi yang tegas pula, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual.
UU TPKS akan efektif apabila kesadaran masyarakat tentang kejahatan TPKS ditingkatkan, Â sehingga lebih banyak orang akan melaporkan kekerasan seksual dan memperhatikan tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar mereka.
UU TPKS juga diharapkan mengubah norma sosial yang ada selama ini. UU TPKS bisa berperan dalam mengubah norma sosial yang mendukung atau membenarkan kekerasan seksual selama ini.
Dengan menghukum pelaku dan memberikan dukungan kepada korban, aturan ini dapat membantu menciptakan budaya yang tidak mentolerir kekerasan seksual dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persetujuan yang jelas dalam hubungan seksual serta menghormati batasan-batasan individu.
Adanya UU TPKS dan turunannya dapat memberikan landasan hukum bagi organisasi dan individu yang bergerak dalam advokasi dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Pelayanan dan dukungan mencakup penyediaan layanan medis, konseling, bantuan hukum, dan dukungan lainnya yang diperlukan oleh korban.
UU TPKS dan turunannya  dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untuk mensosialisasikan UU TPKS kepada calon korban potensial (anak sekolah, termasuk murid pesantren) agar bisa  mencegah terjadinya kekerasan seksual.
