Sejarah Papua dan Strategi Pembangunan Masa Depan

Berdasarkan tujuan nasional negara Republik Indonesia RI yang tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar UUD 1945 dan Pancasila, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi termasuk orang Papua. Namun sampai saat ini Papua masih tergolong sebagai daerah paling miskin di Indonesia. Kemiskinan pengangguran dan kesenjangan pembangunan di Papua merupakan fakta yang sulit dibantah. Meskipun kemiskinan angkanya menurun setiap tahan, tapi Papua masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia.

Provinsi Papua dan Papua Barat Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia

Sementara itu dinamika politik dan keamanan di Papua pun lebih didominasi oleh ketegangan dan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Yang baru saja terjadi Agustus 2019 dan masih hangat adalah aksi masa yang menyebabkan kerusuhan dan perusakan fasilitas publik yang terjadi di Sorong, Manokwari dan Jayapura imbas dari kasus intimidasi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Tahun 2017 setidaknya terjadi 25 kasus penembakan dan kekerasan. Tahun 2018 sebanyak 26 kasus penembakan telah terjadi Puncak Jaya, Mimika, Lanny Jaya, dan Jayawijaya. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata sejak awal Januari hingga akhir Desember 2018 telah menyebabkan korban 28 warga sipil meninggal dunia, 7 personel TNI/Polri meninggal dunia, dan 20 TNI/Polri dan warga sipil luka-luka, dan dua anggota KKB dilaporkan tewas (Kompas, 2018).

Berdasarkan fakta ini pendekatan atau strategi ke depan harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan rill di Papua baik menyangkut kebutuhan sosial dan ekonomi maupun politik dan keamanan. Menurut Elisabeth (2012) Pertama adalah membuat tim riset aksi yang bertugas meneliti permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Kedua strategi pertumbuhan ekonomi di Papua tidak bisa sepenuhnya dilakukan melalui pengembangan industri yang berorientasi keluar karena hal ini memerlukan kesiapan daerah Papua untuk memproduksi barang barang manufaktur untuk diekspor dan bersaing dengan pasar yang sangat kompetitif. Sementara ekspor Papua terbesar hanya bersumber dari sektor pertambangan umum.

Ketiga pendekatan politik keamanan, sekuritisasi di Papua mengakibatkan kebuntuan politik. Kebijakan politik pemerintah (Kemdagri) semacam ini terkesan mengabaikan semangat Otsus sehingga memperdalam kebuntuan politik dan ketidak percayaan orang Papua terhadap Pemerintah. Pelanggaran HAM adalah akibat langsung yang terburuk dari kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi sudah pasti pelanggaran HAM memberi peluang internasionalisasi dalam pengertian yang negatif terhadap konflik Papua dan kredibilitas pemerintah RI.

Keempat sebagaimana ditulis di dalam buku PRM (Papua Road Map Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future). Dialog Jakarta-Papua merupakan pilihan yang paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah Papua.

Tujuan utama dialog adalah untuk mengatasi masalah-masalah nonfisik yang selama ini cenderung diabaikan misalnya persoalan rekognisi terkait dengan penderitaan dan pengalaman kekerasan yang dialami orang Papua (memoria passionis), mengatasi rasa tidak aman karena pendekatan keamanan yang represif serta stigma separatis bagi Papua. Dialog memang tidak dapat menentukan hasil apalagi penyelesaikan konflik antara Jakarta dan Papua karena esensi dialog adalah sebagai media atau cara berkomunikasi.

Para pihak yang berkonflik harus mulai membuka diri dan berkeinginan baik untuk membicarakan berbagai isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan ketegangan dan konflik di Papua. Dalam rangka membangun komunikasi menuju dialog damai para pihak harus berusaha untuk mencapai kepentingan dan platform bersama dengan menyingkirkan perbedaan perbedaan posisi politik apalagi posisi yang ekstrem pro NKRI berhadapan dengan pro merdeka. Untuk itu dialog harus dibangun atas dasar kesetaraan dan respek, karena tanpa mengutamakan itu maka dialog damai tidak akan pernah terjadi.

Kemiskinan di Papua Maret 2019

Persoalan politik dan ekonomi di Papua cenderung saling berkorelasi. Setiap kebijakan dan program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci perdamaian dan pembangunan. Oleh karena perdamaian dan pembangunan saling berhubungan maka akar persoalan kegagalan pembangunan maupun sumber konflik di Papua harus dipahami secara tepat atas dasar pemahaman yang tepat. Perlu dirumuskan strategi dan kebijakan yang integratif dan holistik terutama karena permasalahan yang multiaspek dan multidimensi di Papua.

Namun pada tingkat implementasi program Papua memerlukan pendekatan yang sangat spesifik dengan memperhatikan kearifan lokal termasuk pendekatan komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat asli Papua, baik dalam bentuk konsultasi publik maupun forum musyawarah adat. Pendekatan pembangunan dan perdamaian di Papua harus mampu menciptakan rasa memiliki (ownership) dan tanggung jawab terhadap program yang ditawarkan serta membangun rasa saling percaya. Mengurangi kesenjangan perbedaan antara Jakarta dan Papua, dan meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari bangsa Indonesia. Tujuannya selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membentuk rasa memiliki terhadap proses maupun program yang akan dijalankan, juga untuk memperoleh legitimasi yang kuat bagi pelaksanaan program program pembangunan di Papua.

Referensi