Sejarah Papua dan Strategi Pembangunan Masa Depan

Buku itu ditulis berdasarkan hasil penelitian Konflik Papua sejak 2004 sampai 2008 yang berada di bawah subprogram Riset Kompetitif LIPI berjudul Otonomi Daerah Konflik dan Daya Saing Indonesia. Empat masalah utama yang menjadi sumber konflik di Papua bukanlah masalah baru. 

Empat masalah itu adalah 1. Marginalisasi dan diskriminasi 2. Kegagalan pembangunan 3.Kekerasan negara dan pelanggaran HAM 4. Sejarah dan status politik Papua.

Selain pemetaan masalah dan sumber konflik di Papua PRM juga mengusulkan penyelesaian setiap masalah dengan memperhatikan keterhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Keempat usulan itu adalah 1.Rekognisi melalui pemberdayaan orang asli Papua 2. Membuat paradigma dan strategi baru pembangunan di Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua 3. Rekonsiliasi dan pengadilan HAM bertujuan untuk membangun hubungan politik yang konstruktif 4. Dialog damai untuk memoderasi dan negosiasi mengenai masalah politik

Dalam kondisi konflik kebijakan dan program pembangunan untuk Papua tidak mungkin dilaksanakan dalam keadaan normal seperti di daerah lain di Indonesia Sebaik apapun tujuan pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur di Papua tidak dengan mudah dapat diterima sebagai sebuah upaya yang tulus tanpa dicurigai sebagai agenda politik yang terselubung "hidden agenda". 

Sebaliknya hampir setiap inisiatif politik dari Jakarta direspons secara negatif termasuk harus berhadapan dengan ancaman atau tuntutan merdeka secara politik dari masyarakat Papua. 

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pembangunan hanya dapat berhasil secara maksimal apabila ditunjang dengan stabilitas politik yang mapan atau tidak mungkin membangun tanpa suasana perdamaian no development without peace.

Penduduk Miskin Di Papua Berdasar Desa

Papua masih tergolong wilayah dengan pendapatan yang rendah, infrastruktur yang buruk, integrasi ekonomi yang belum maju, institusi politik dan ekonomi yang cenderung lebih membela kepentingan pasar/propasar. Dengan demikian bagaimana Papua dapat dibangun dengan memperhatikan perbaikan setiap elemen dalam pendekatan 4 I. 

Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang Papua namun juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Menurut Elisabeth (2012) masalah kesenjangan pembangunan "development gap" di Papua dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan pendekatan 4I.

Pertama Income, pendapatan salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tinggi (high income) menengah (middle income) dan rendah (low income). Kedua Infrastruktur terdiri dari most (developed fairly developed) dan (poorly developed). 

Ketiga Integrasi ekonomi berkaitan dengan investasi FDI perdagangan dan pariwisata. Keempat Institusi politik dan ekonomi yang berfungsi untuk mengatasi kesenjangan antara kepentingan politik demokratis-otoriter dengan kepentingan ekonomi pasar bebas-ekonomi terpusat

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Papua