Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang adalah sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 (Verfassungsnorm). Lihat Jazim Hamidi. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 68. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (Grundnorm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm (aturan dasar negara) melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Lihat juga Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 170.
²⁸ https://tirto.id/perbedaan-ideologi-terbuka-dan-tertutup-beserta-contohnya-gPFd oleh Syamsul Dwi Maarif.
²⁹ Sebutan Womanism (Afro-American Feminist) sering digunakan untuk merujuk pada perjuangan Feminis Kulit-Hitam yang dianggap tak dilibatkan dalam perjuangan Mainstream Feminism (Feminis Kulit-Putih). See Elisabeth Torfs, ALICE WALKER’S WOMANISM Theory & Practice, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MASTEROPLEIDING WESTERSE LITERATUUR 2007-2008, p. 17-18. Namun tulisan ini akan menggunakan istilah Womanism dalam artian yang lebih sempit sebagai Ideologi yang mengeliminasi keberadaan laki-laki secara utuh (misandry: kebencian terhadap laki-laki).
³⁰ Selain bertanggung jawab atas pemalsuan beberapa buku Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche (adik perempuan Nietzsche) juga sangat berperan dalam memperbesar kesan bahwa Nietzsche adalah ideolog Nazi. Memang, dimulai tahun 20-an dan terutama sejak tahun 1930-an muncul cara baca Nazi terhadap buku-buku Nietzsche. Omongan Nietzsche tentang Kehendak Kuasa, dominasi, pendisiplinan, nada elite membuat para pemikir kanan di Jerman tertarik untuk melihat Nietzsche sebagai Bapak gerakan Nasional Sosialisme. Lihat A. Setyo Wibowo, GAYA FILSAFAT NIETZSCHE, Yogyakarta: Kanisius, 2017, h. 59.
³¹ Soekarno, Lahirnya Pancasila, Jogjakarta: Penerbit Guntur, Cet. II, 1949. Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945;
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri-kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
“Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula... Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”
