Sukarno muda menilai ada tiga aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Hindia Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili Indische Partij (IP), kedua golongan muslimin yang mewujud dalam Sarekat Islam (SI), dan ketiga Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi marxisme. Ketiga pilar ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia yaitu tentara, kelompok Islam (ulama-umat), dan komunis (buruh-tani). Lihat https://tirto.id/sejarah-nasakom-upaya-sukarno-menyatukan-tiga-kekuatan-politik-dnlt. Lihat juga https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/28/100000479/nasakom-konsep-kesatuan-politik-ala-soekarno
Menurut penulis, bentuk pertama (prototype) dari Partai Komunis Indonesia (Musso-Alimin & Aidit-Lukman-Njoto) di zaman Pergerakan Nasional (1908–1945) adalah Sarekat Rakyat (Semaoen) yang harus dibedakan dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (Henk Sneevliet) sebagai organisasi komunis Belanda. Sarekat Rakyat (SI Merah Semarang) merupakan sayap-kiri dari Sarekat Islam (SI Putih Yogyakarta). Keduanya masih merupakan cabang-organisasi yang dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto (Central Sarekat Islam). Karena itu Sarekat Rakyat bukanlah Komunis-murni yang tidak beririsan sama sekali dengan perpolitikan Islam untuk kemerdekaan. Meskipun Sarekat Rakyat hanya menjadi alat bagi organisasi komunis Belanda (ISDV) dalam menyebarkan pengaruhnya (karena selain menjadi pimpinan dalam kepengurusan Sarekat Islam cabang Semarang, Semaoen juga menjabat sebagai Hoofdbestuur di kepengurusan ISDV), namun keotentikan Sarekat Rakyat itu sendiri dapat dipandang sebagai usaha (niat) untuk menjembatani ide-ide sosialis-marxis dengan ide-ide Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
¹⁸ “Djuga dibeberapa kalangan ada salah pengertian mengenai Nasakom. Dikatakan oleh mereka itu; bahwa Nasakom berarti diberikannja tempat-mutlak dalam segala hal kegiatan-politik hanja kepada tiga partai sadja... Dus Nasakom hanja berarti PNI, NU, dan PKI sadja! Itu Salah! Didalam Revolusi kita ini kita djangan main monopoli-monopolian. Revolusi kita ini Revolusi seluruh Rakjat, jang tua dan jang muda, jang laki dan jang perempuan, jang dipusat dan jang didaerah, jang militer dan jang preman. Jang nasionalis djangan monopoli-monopolian, jang masuk sesuatu partai agama djangan monopoli-monopolian, jang komunis djangan monopoli-monopolian, jang militer djangan monopoli-monopolian ! Semua golongan Rakjat harus mendukung Revolusi kita ini bersama, semua golongan Rakjat harus bersatu dan dipersatukan mendukung Revolusi kita ini bersama. Jang tidak harus dipersatukan, malahan harus digosok karbol hanjalah golongan-golongan jang anti-revolusioner dan kontra-revolusioner. ” Lihat Panitia Pembina Djiwa Revolusi, BAHAN-BAHAN POKOK INDOKTRINASI, Djakarta: Jajasan Prapantja, 1964, h. 403-404.
¹⁹ Selanjutnya tidak saja partai-partai politik yang diserang dan diancam Soekarno, Demokrasi Liberal pun menjadi sasaran kritik Soekarno, menurutnya Demokrasi Liberal yang dianut UUDS'50 adalah demokrasi barat yang liberalistis yang menyebabkan ketidakstabilan politik, sehingga tak mampu membentuk suatu pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan rakyat Indonesia untuk membangun. Lihat Iin Suny Atmadja, Partai Oposisi Perspektif Konstitusi, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020, h. 121.
²⁰ https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955
²¹ “Pancasila adalah kepribadian kita, pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat, menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan kita; oleh karena itu, Pancasila adalah satu-satunya pandangan yang dapat pula mempersatukan kita. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya.” Lihat Centre For Strategic and International Studies, Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila, Jakarta: Sekretariat Negara R.I., Cet. II, 1976, h. 10. Lihat juga G. Dwipayana & Ramadhan Kartahadimaja, Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, h. 408-410.
²² Trilogi Pembangunan merupakan salah satu isi program kerja yang dibentuk oleh Kabinet Pembangunan III, yang bekerja pada periode 1978-1983. Trilogi Pembangunan itu terdiri dari:
1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Ketiga hal tersebut kemudian mengerucut pada dua buah pola pembangunan, yaitu: Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Di mana kedua hal tersebut tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan sebuah landasan hukum terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh presiden Soeharto pada masa itu. Lihat Rizki Rahmawati, REPELITA: SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU, ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. IX, No. 2, Tahun 2022 yang dapat diakses di https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/etnohis/article/view/5654/3602&ved=2ahUKEwik9f2ylLGDAxVgQ2cHHYJiAmcQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw0Y5Qeu70zzJyH-Vc_s0QGk. Lihat juga Imam Subkhan, GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Jurnal DPR RI, 2014, dapat diakses di https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/455/352&ved=2ahUKEwik9f2ylLGDAxVgQ2cHHYJiAmcQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw0IIwo49EmCUnzNLozg6t4A. Lihat juga https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2022/04/06/100000779/trilogi-pembangunan-tujuan-isi-dan-kontroversi
