2. Konflik Kepentingan dan Nepotisme
Praktik nepotisme dan konflik kepentingan menjadi fenomena umum di pemerintahan. Jabatan strategis sering kali diberikan kepada individu berdasarkan afiliasi politik, keluarga, atau kepentingan pribadi, yang membuka peluang korupsi lebih besar.
B. Pendekatan Bologna: Fraud Triangle dalam Korupsi Politik
Pendekatan Fraud Triangle dari Jack Bologna dapat diterapkan untuk menganalisis korupsi politik di Indonesia:
Tekanan (Pressure):
Tekanan datang dari biaya politik yang tinggi, tekanan dari partai politik, atau ekspektasi untuk memberikan imbalan kepada pendukung kampanye.
Kesempatan (Opportunity):
Diskresi besar dalam pengambilan keputusan, kurangnya pengawasan, serta sistem hukum yang lemah menciptakan peluang besar bagi pejabat untuk melakukan korupsi.
Rasionalisasi (Rationalization):
Banyak pejabat membenarkan tindakan korupsi mereka dengan alasan bahwa itu adalah cara untuk "mengembalikan modal" atau untuk mendukung partai politik mereka.
C. Solusi Sistemik untuk Korupsi Politik