Kekuatan Politik dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah (Studi Kasus Pencalonan Ivan dan Dede dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024)

Ketika ada kombinasi antara eksekutif dan legislatif merupakan perpaduan yang sempurna karena kemampuan dan kapasitas pengelolaan pemerintahan daerah itu tidak lepas dari eksekutif dan legislatif, oleh karena itu Ivan Dicksan dan Dede Muaharam dipasangkan oleh partai koalisi.

Ivan Dicksan-Dede Muharram diusul karena memiliki latar belakang politik yang mapan. Sebagai mantan birokrat dan legislator handal, partai politik koalisi mempertimbangkan itu sebagai alasan yang tepat untuk mengusung calon. 

Dalam hubungannya dengan teori Power Elite, Mills mengatakan bahwa teori Power Elite merupakan suatu kondisi dimana segelintir pihak atau orang mendapatkan kekuasaan karena latar belakang mereka, entah mereka elite militer, elite politik, atau bahkan elite ekonomi dan segelintir pihak itu mengendalikan masyarakat secara luas. 

Jika dilihat dari latar belakang pak Ivan-Dede mereka merupakan elite politik di daerah. Lalu, partai politik dengan segala kepentingannya memilih mereka untuk maju sebagai calon kandidat walikota dan wakil walikota. Elite disini bukan hanya calon kandidatnya saja, partai politik serta pengurus nya pun merupakan elite politik. Banyak dari elite politik namun tidak semuanya, memiliki ego nya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia atau orang yang lebih tinggi darinya inginkan. 

Jika memang kondisi nya terjadi seperti ini, maka proses demokrasi pun tidak berjalan dengan baik.Koalisi partai melakukan kampanye dengan menugaskan mesin politik sebagaimana elektabilitas, popularitas kandidat ini pada akhirnya sampai ke masyarakat. 

Salah satunya yang dikhususkan di partai politik yaitu memainkan peran struktural yang ada di Partai Demokrat mengenai pengurus harian, pengurus biasa, pengurus DPAC, DPRT yang harus seiringan. Selain itu dalam pencetusan visi misi merupakan hasil kesepakatan dari kandidat dan partai pengusung maka akan terlaksana dengan baik karena sudah satu arah antara kandidat dan partai. 

Salah satu program unggulan yang sudah disepakati antara kandidat dan partai yaitu pemberian dana sekitar 50 juta rupiah per Rw yang merupakan program tahunan, termasuk seragam gratis untuk siswa baru tingkat sekolah dasar baik SD/MI sederajat negeri maupun swasta. Alasan program jagoan senilai 50 juta karena sesuai rasionalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tasikmalaya. 

Selain itu juga karena kandidat dan partai tidak memaksakan kehendak. Jadi uang senilai 50 juta merupakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat bukan sebagai alat agar masyarakat memilih Ivan Dicksan dan Dede Muharam karena apabila tidak realistis pada akhirnya akan terjadi defisit anggaran daerah, yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. 

Selain itu kandidat dan partai pun telah menyutujui untuk tidak menangggapi isu-isu negatif yang menyerang Ivan Dicksan dan Dede Muharam karena, kandidat dan partai hanya akan fokus pada program kerja dan strategi pemenangan, tetapi apabila sudah terjadi black campaign maka kita akan menyikapi hal itu dengan menggunakan cara hukum. Jadi yang akan menangani black campaign merupakan pihak hukum, kandidat dan partai akan fokus pada program-program pemenangan.

Pada paragraf sebelumnya, penulis menganalisa bagaimana sebuah program kerja dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara kepada sekretariat DPC Partai Demokrat, dikatakan bahwa salah satu program kerja kandidat calon ialah memberikan dana tambahan sekitar lima puluh juta rupiah kepada setiap RW serta memberikan bantuan seragam gratis terkhusus siswa SD/MI baik negeri atau swasta. 

Analisa penulis memberikan kesimpulan bahwa, program kerja tersebut belum tentu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Berdasarkan data dari BPS Kota Tasikmalaya, PAD Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 322.101.000.000 dengan APBD sebesar Rp 1.567.135.000.000 atau sebesar 20,55%.