Begitu kaya si empunya ilmu. Belum lagi validasi, verifikasi, analisis (buanyak deh) hingga falsifikasi? Sekadar zering Suhu sembari ngo, he he."
***
Apa konsep kemakmuran ala Muhammadiyah? Pertanyaan saya tujukan pada pentolan Muhammadiyah Sulawesi Selatan.Â
"Lihat di link artikel berita onlen!" Kurang lebih begitu jawaban singkat dari teman. Saya segera menyimak apa konten dalam artikel berita onlen.Â
Begini kalimat-kalimatnya. "Menurut Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam sambutan Milad di Kupang, kalimat 'Kemakmuran untuk Semua' mencakup kondisi kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan merata. Hal itu juga sejalan dengan cita ideal sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
"Oo, nggak novelty lagi nih konsep Kemakmuran untuk Semua versi Muhammadiyah. Saya pingin yang lebih insightful segala tentang Kemakmuran untuk Semua versi Muhammadiyah. Saya tidak tahu, ini penafsiran ulang Muhammadiyah tentang Kemakmuran untuk Semua (KUS). Karena apa ya?"
KUS sudah nongol di Pancasila (secara tekstual, terutama Sila ke-5). KUS sudah bertengger di dokumen RPJPN (Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) malah repetitif, berulang-ulang temanya, yaitu: maju, aman, damai, sejahtera, dan merata dalam persfektif yang berbeda.
Saya jadi kepo?Â
Apa cuma Profesor Haedar yang punya otoritas untuk memahami dan menafsirkan soal KUS? Saya tercenung dibuatnya, wkwk.
Dari seorang senior yang lain. Dia menerawang ke istilah ilmiah.Â
Dia mengatakan: "State walfare atau society walfare?" "Pernah terjadi diskursus teori kemakmuran antara paham ekonomi liberalis oleh Adam Smith versus paham ekonomi komunis Karl Marx." "Boleh juga kanda," begitu ujarku.
