[53] Giat Wahyudi, XVII, 2009
[54] Prof. DR. S. Prajudi Atmosudirdjo, S.H. Seri Konstitusi Dalam Bahasa Indonesia – Inggris, Ghalia Indonesia, 1987.
[55] Lord Acton (1834 – 1902).
[56] Ada anekdot, : “Di atas dusta masih ada kesalahan, yaitu: Statistik”.
[57] Prof. DR. Prajudi Atmosudirdjo, S.H., 1987.
[58]Adaptasi merupakan penyesuaian (kreasi) bukan adopsi (menjiplak) terhadap sesuatu yang sudah ada. Akan hal itu, dalam proses kebudayaan ada kalanya kita memberi dan ada kalanya kita meminjam dengan cara penyesuaian, sehingga segala sesuatu yang dipinjam dari kebudayaan di luar kita menjadi kontekstual (ada versi atawa varian baru) di lingkungan kita.
[59] Tak dipungkiri pada Pemilu Legislatif era reformasi, secara perlahan dengan diadakannya ambang batas perolehan suara bagi partai peserta Pemilu, sudah banyak partai yang berguguran. Namun bila sistem ini tidak segera disesuaikan (dipercepat) untuk mencapai jumlah partai yang ideal (moderat), demokrasi yang kita jalani memakan ongkos sosial dan ekonomi yang sangat boros. Bisa jadi akan mengundang bahaya dis-integrasi nasional.
[60] PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, Nasdem, PAN dan Hanura, adalah partai-partai yang telah lolos dari ambang batas perolehan suara, oleh karena itu akan menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019.
[61] Formula tersebut dapat ditelusuri sejak dini dengan memperhatikan praksis TRIPUSAT PENDIDIKAN Ki Hadjar Dewantara (KHD), yaitu: (1) Keluarga, (2) Perguruan (lembaga pendidikan formal dan no-formal), (3) organisasi kepemudaan (kemasyarakatan), dengan pendekatan sistem among: Ingarsa sung tulada, ingmadya mangunkarsa, tutwuri handayani. Dalam praksis ini, masalah talenta (potensi-bakat) dan karakter (watak) terpancar pada prilaku (budi-pekerti) menjadi pokok perhatian. Kemampuan seseorang dapat tumbuh (dicermati) bila diberi kesempatan secara merdeka (tanpa tekanan), lantaran itu, antara orang perorang yang berbeda talenta dan karakternya, tidak bisa digeneralisir (pukul rata) dengan menggunakan metoda yang sama untuk mengukur kemampuannya.
Meminjam istilah Hippocrates,kita harus mampu menembus dimensi karakter seseorang, yaitu mana yang ber tipe: Koleris, flegmatis, sanguinis, dan melankolis. Perkaranya metode KHD tidak menjadi model kurikulum nasional, akibatnya kita tidak bisa menjaring bakat dengan pelbagai karakter melalui dunia pendidikan yang ada, lantas kita memerlukan psiko-tes untuk menanggulangi kebutuhan sumber daya manusia via HRD.
Apa artinya diploma, ijazah, sertifikat, jam terbang, karya yang telah diciptakan, bila harus dihadapkan dengan psiko-tes? Layaknya ujar-ujar Melayu, “Pergi ke-hutan mencari kayu, kayu tak ada batu digalas,” melakukan pekerjaan sia-sia. Prestasi seseorang yang dicapai melalui proses panjang, bisa hangus dalam tempo sehari di laboratorium psiko-tes. Akibatnya negara rugi tidak menyerap potensi masyarakat secara faktual, lantaran prosedur formal yang terasing dari lingkungan sosialnya.
Adalah tidak logis tim psikolog yang baru kenal hari itu dengan kliennya, diberi otoritas penuh untuk menilai dan memberikan rekomendasi bahwa si A tidak layak dan si B layak duduk di sana. Bisa jadi keterpurukan sumber daya manusia Indonesia diberbagai bidang, antara lain, lantaran “rezim HRD psiko-tes” tidak mengenal watak manusia Indonesia seutuhnya. Mengapa?Ilmu yang digunakan (Barat) tidak bisa merogoh alam kebatinan (fiil dan karakter) manusia tropis (Timur) dengan kulit sawo matang.
[62] Bukankah para pejabat negara yang tersandung kasus korupsi di KPK, ketika akan mengisi formasi jabatan telah melalui prosedur psiko-tes?
DAFTAR PUSTAKA
1.H. Abu Daud Busroh,SH. Sistem Pemerintahan RI, Bina Aksara-Jakarta 1989
2.Abdurrachman Surjomihardjo, Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi, Idayu, Jakarta 1979
3.Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, SH, Kesadaran Nasional, PT Gunung Agung-Jakarta 1978
4.Almanak Lembaga Negara dan Kepartaian, Departemen Penerangan R.I, 1961
5.Ali Sastroamidjojo, Tonggak-Tonggak Di Perjalananku, PT. Kinta, Jakarta 1974
6.RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2004
7.Arief Budiman, Teori Negara, PT Gramedia Pustaka Utama – Jakarta 1997
8.Arif Budimanta dkk, Memimpin Republik dengan Konstitusi, Mega Institute, Jakarta 2011
9.DUA PULUH Tahun Indonesia Merdeka, Departemen Penerangan RI, Jakarat 1965
10.Drs. Dwi Purwoko, DR.MR.TH Moehammad Hasan, salah seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
11.Giat Wahyudi, Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 Makar Terhadap Negara (Menata Kembali Konstitusi Indonesia), Kaukus Parlemen Pancasila DPR RI dan Yayasan Ayo Bersatu, Jakarta 2009
12.------------------, Sketsa Pemikiran Ki Hadjar Dewantara, LKKM Fisip Untag 1945 Jakarta, 2007
13.Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum-Sejarah,teori dan praktik, Nusa Media-Jakarta 2008
14.Ki Hadjar Dewantara, Pantjasila, NV Usaha Penerbitan Indonesia, Jogja 1950
15.---------------, Demokrasi dan Leiderschap, Majelis Luhur Taman Siswa, Jogjakarta 1959
16.---------------, Sambutan ketika mendapat gelar Doktor Honoris Causa, Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1956
17.Hardi, Api Nasionalisme Cuplikan Pengalaman, PT. Gunung Agung, Jakarta 1983
18.Hardjono, SH.,MH.,M.Fil, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009
19.Prof.Dr.H. Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, PT Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 1999
20.Prof.Mr. Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Djambatan, Jakarta 1996
21.Prof.Mr. Djokosutono, Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
22.Kabinet-Karya Triwulan II-1957, Kementerian Penerangan RI, Jakarta1957
23.Kabinet-Kabinet RI, Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1955
24.Kabinet-Karya Triwulan III – 1957, Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1957
25.Kepartaian di Indonesia, Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1951
26.Kepartaian dan Parlementaria Indonesia, Kementerian Penerangan RI, Jakarta1954
27.Mac Iver, Negara Modern, Aksara Baru, Jakarta 1982
28.DR. Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pustaka Antara, Jakarta 1966
29.----------------, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2011
30.Maj. Moch Said, Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat I, Permata, Surabaya 1961
31.------------------, Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat II, Permata, Surabaya, 1961
32.Muh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi RI, Djambatan, Djakarta, 1954
33. ---------------, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I, Djakarta 1959
34.----------------, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid II, Djakarta 1960
35.----------------, Konstituante Indonesia Dalam Gelanggang Demokrasi, Djambatan,
Djakarta 1956
36.Drs. Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, CV Haji Masagung, Jakarta 1989
37.Prawoto Mangkusasmito, Alam Fikiran dan Djejak Perdjuangan, Documenta, Surabaya 1972
38.------------------, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi, Bulan Bintang Jakarta, 1977
39.Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 20 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia – Jakarta 1998, Gunung Agung – Jakarta 1979
40.Mr. J.G.T. Simorangkir, Drs B. Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar UUD 1945, Djambatan- Jakarta 1959
41.Soebagijo I.N. Wilopo 70 Tahun, Gunung Agung, Jakarta 1979
42.Sri Hardiman, Kembali ke UUD 1945, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1995
43.Prof. DR. Sri Soemantri M. SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, 2006
44.Ir. Sukarno, Lahirnja Pantja Sila, Oesaha Penerbit Goentoer, Jogjakarta, 1947
45.--------------, Menyelamatkan Republik Proklamasi, Kementerian Penerangan RI, 1957
46.--------------, Amanat Pembangunan Presiden, Departemen Penerangan RI, 1959
47.--------------, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta 1965
48.--------------, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid II, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta 1965
49.J.K. Tumakaka, Peralihan Kekuasaan Soekarno Soeharto Habibie, Hasta Mitra – Jakarta 1998
50.Yudi Latif, Negara Paripurna – Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Kompas Gramedia, Jakarta 2011.
51.Jhr Dr.J.J. Von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam abad ke 19, PT. Pembangunan- Jakarta 1953
52.Zainal Abidin Jamaris, Taktik dan Sistem Kekuasaan Soekarno, Garda, Medan1996
53.NASAKOM Jilid I, III, III, STAF UMUM ANGHKATAN DARAT I, Jakarta 1962
UNDANG-UNDANG dan KAMUS
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI 2006
2.Harun Alwi dkk (penyunting), Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005
3.J.C.T. Simorangkir, SH,dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2008
4.JS Badudu, Kamus kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, Kompas, Jakarta 2007
5.-------------, Kamus Peribahasa memahami arti dan kiasan, pepatah dan ungkapan, Kompas, Jakarta 2008
6.J.S. Badudu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta 1996
7.Drs.K.Prent, c.m Dkk, Kamus Latin – Indonesia, Kanisius, Yogyakarta 1969
8.Lorens Bagus, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta 2000
9.Rachmat Taufiq Hidayat, Khasanah Istilah Al-Quran, Mizan, Bandung 1989
10.Prof. DR. S. Prajudi Admosudirdjo, SH, Prof. Usep Ranawijaya, SH, dkk, Seri Konstitusi Dalam Bahasa Indonesia –Inggris, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987
11.Drs. Sudarsono, SH.,M.Si, Kamus Hukum, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta 2007
12.Prof.Drs. S. Wojowasito, Kamus Belanda Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve-Jakarta 2000
13.Mr.W.A. Engelbrecht, Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta UUD 1945 RI, Les Editions A. Manteu SA-Bruxelles Leiden- 1960
14.Widodo, SH.,MH, Glosarium Undang-Undang, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2008.
MAJALAH dan MAKALAH
1.Majalah Minggu Pagi, edisi no. 3, tanggal 21 April 1957
2.Majalah Minggu Pagi, edisi 11, tanggal 16 Djuni 1957
3.--------- Siasat, Minggu, 6 Djanuari 1952, Tahun ke VI No. 246
4.-----------------, Minggu, 17 Pebruari 1952, Tahun ke VI No. 252
5.-----------------, Minggu, 2 Maret 1952, Tahun ke VI No. 254
6.-----------------, Minggu, 9 Maret 1952, Tahun ke VI No. 255
7.-----------------, Minggu, 25 Mei 1952, Tahun ke VI No. 265
8.-----------------, Minggu, 6 April 1952, Tahun ke VI No. 258
9.-----------------, Minggu, 11 Mei 1952, Tahun ke VI No. 263
10.-----------------, Minggu, 15 Pebruari 1953, Tahun ke VII No. 299
11.-----------------, Minggu, 7 Djuni 1953, Tahun ke VII No. 313
12.-----------------, Minggu, 14 Djuni 1953, Tahun ke VII No. 314
13.-----------------, Minggu, 28 Djuni 1953, Tahun ke VII No. 316
Makalah: Evaluasi THD Implementasi Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945 dan Urgensi Wacana Amandemen UUD 1945 yang Kelima, Lembaga Ketahanan Nasional R.I. Tahun 2007 .
LAMPIRAN
Susunan Kabinet Djuanda
Masa Bakti :9 April1957 -10 Juli1959
