[6] “… Kembali kita mengalami situasi politik seperti sebelum pemilihan umum, … yakni hal-hal yang selalu dialami oleh kabinet koalisi. Hal ini terjadi karena ternyata hasil pemilihan umum 1955 tidak bisa membawa perubahan dalam konstalasi politik seperti diharapkan oleh masyarakat luas”.(Wilopo, 152, 1979).
[7]Ali sastroamidjojo, 371 –373, 1974.
[8] Kriteria seorang diktator, adalah: Memimpin partai politik, seluruh kekuasaan (semua lembaga-lembaga negara) digengggam dalam satu tangan, dan memiliki kamp-konsentrasi. Hal ini tidak dimiliki Presiden Sukarno.
[9]Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno, 21 Pebruari 1957, Kementerian Penerangan R.I.
[10]Mengenai Dewan Nasional lihat Lampiran.
[11] Alasan Bung Karno mempertimbangkan PKI duduk dalam kabinet lantaran partai berlambang palu-arit itu, memiliki konstituen sekitar 6 juta orang dengan wakil di parlemen sebanyak 32 kursi. Demikian yang dimaksud Kabinet Gotong Royong adalah para menterinya terdiri dan atawa mewakili semua partai yang duduk di parlemen.Tampak Bung Karno menekankan persatuan melalui jalan kompromi politik, walau untuk hal itu belum berhasil.
[12] “.. Ternyatalah bahwa apa yang saya perhitungkan tatkala saya mengusulkan gagasan tentang kabinet presidentil kepada B.P.K. P.N.I. adalah benar. Jalan buntu itu hanya bisa diatasi dengan pembentukan kabinet tersebut.Tetapi presiden tetap menolaknya”.(Ali Sastroamidjojo, 176, 1974).
[13] Baca: Kabinet-Karya, 21, Triwulan II –1957.
[14]Susunan Kabinet Djuanda lihat Lampiran.
[15]Hardi, 79, 1983.
[16] Hardi, 81 dan 91, 1983.
