Lha, kenapa tidak mendatangi pejabat yang berwenang, yaitu Menteri PUPR? Bukankah sejak tahun 2018 lalu Menteri PUPR pun sudah menunggu Anies agar bisa diajari konsep naturalisasi ala Anies tersebut?Â
Gampang ditebak. Kalau sekiranya Anies bertandang ke Kementerian PUPR, pasti akan timbul kegaduhan. Warga terutama Ahokers akan nyinyir dan gaduh, Tuhan tidak suka.
LBP adalah orang yang tepat. Dia problem solver yang selalu punya cara dan strategi untuk mengatasi setiap masalah, termasuk urusan normalisasi kali Ciliwung ini. Itulah sebabnya dia disebut Lord! Jadi Anies tidak perlu bertemu dengan Menteri PUPR, biar LBP saja yang membahasnya dengan pak Basuki. Anies dan warga Jakarta terima beres saja, kali Ciliwung ini pasti akan selesai di-normalisasi.
LBP pun tentunya tidak ingin Menteri PUPR itu stres karena adu retorika dengan Anies, hehehe...
Namun, sependek pengetahuan penulis, bukan hanya masalah banjir saja yang seharusnya dibahas Anies dengan LBP, sebab ada beberapa kasus yang harus dicarikan jalan keluarnya agar warga tidak menyeret-nyeret nama KPK lagi untuk memeriksa Anies.
Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut,
Pertama, Rumah DP Nol Rupiah.
Dari sejak awal pun program ini adalah sebuah hil yang mustahal karena jelas-jelas tidak masuk di akal! Terbukti kemudian, tiga tahun program ini berjalan, progresnya pun tidak sampai 0,3 persen!Â
Awalnya program ini ditujukan bagi warga miskin yang kesulitan menyediakan DP pembelian rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI belum memiliki rumah.
Anies awalnya menargetkan penyediaan 300.000 unit rumah selama 5 tahun atau 60.000 unit rumah per tahun. Namun, 3 tahun berselang hanya tersedia 780 unit rumah, atau hanya 0,26 persen dari target. Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni pun hanya 278 unit saja!
Tragisnya lagi, dana pembelian lahan untuk Rumah DP Nol Rupiah tersebut kemudian ditilep anak buah Anies sendiri. Anehnya lagi Anies justru lebih memilih untuk menggelontorkan dana APBD triliunan rupiah untuk dana pembelian lahan korupsi ini daripada untuk mengatasi banjir Jakarta!
