Polemik sungai kemudian selesai, walaupun pada akhirnya setelah Anies terpilih, justru sungai jahanam itu pulalah yang kemudian membanjiri rumah warga. Hahaha..
Namanya juga politisi. Janji politik itu selalunya cair dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Lha wong DPRD DKI Jakarta saja (diluar PSI) sebagai representatif dari seluruh warga adem-ayem saja, ngapain pula Anies harus mendengar suara cempreng warganya sendiri, hahaha...
***
Ternyata pertemuan Anies dengan LBP itu adalah pertemuan biasa yang merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi LBP dengan para kepala daerah untuk membahas berbagai isu, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi. Sebelumnya LBP sudah bertemu dengan gubernur Jateng, Jabar, Jatim, dan Yogyakarta. Anies sendiri meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang menjadi permasalahan utama Jakarta, di antaranya pengendalian banjir yang disebabkan oleh rob, tanggul, dan sungai.
Dalam hemat penulis, pertemuan ini tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kemaslahatan warga Jakarta. Pertama tentunya karena kas Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah cekak. Lalu pakai apa Anies untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Kedua, Anies yang koppig ini pastinya akan tetap ngotot dengan konsep "Naturalisasi," yang dia sendiri juga tidak paham dan tidak mampu mengimplementasikan konsep tersebut. Artinya konsep "Naturalisasi" itu memang tidak akan pernah dilaksanakan, salah satunya karena duitnya juga sudah tidak ada lagi, hahaha...
Ketika banjir bandang awal 2020 lalu, Menteri PUPR bersitegang dengan Anies terkait pembebasan lahan untuk pekerjaan Normalisasi kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer. Padahal itu adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.
Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau membebaskan lahannya. Alasannya karena janji kampanye Anies dulu tidak akan ada penggusuran. Lantas kemana duit anggaran untuk pembebasan lahan tersebut?Â
Namun setelah banyak korban tewas akibat banjir bandang tersebut, Pemprov DKI Jakarta kemudian "menggeser" rumah liar warga di bantaran kali. Tangis dan ratapan, hingga umpatan warga tetap saja tak mampu mengusik "hati" excavator yang tega menggeser rumah warga tersebut.
Hingga akhir 2020 kemarin telah dilakukan pembebasan lahan saluran sepanjang 8,2 km dari sisa 17 km tersebut. Namun demikian, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai untuk lahan 8,2 km tersebut.
Akan tetapi bisa saja Anies akan mencoba strategi smart-nya itu sekali lagi. Sadar bahwa kas Jakarta sudah bokek dan dia tidak akan mampu melaksanakan pekerjaan normalisasi maupun "naturalisasi" sungai Ciliwung tersebut, maka Anies kemudian mendatangi "Lord" yang seorang problem solver tersebut.
