Membaca PMII Cirebon
(Ikhtiar Menuliskan Sejarah PMII Cirebon)
Oleh: Ayub Al Ansori *)
Â
A. Â Telaah Historisitas PMII Nasional[caption caption="Peggalan berita dalam Duta MAsyarakat"][/caption]
Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bermula dari adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk suatu wadah (organisasi) mahasiswa Islam Indonesia yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).[1]
Ide ini tak dapat dipisahkan dari eksistensi IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama), secara historis PMII merupakan mata rantai dari departemen perguruan tinggi IPNU yang dibentuk dalam Muktamar III IPNU di Cirebon, Jawa Barat tanggal 27 Desember 1958 – 2 Januari 1959.[2] Di dalam wadah IPNU-IPPNU ini banyak terdapat mahasiswa yang menjadi anggotanya, bahkan mayoritas fungsionaris pengurus pusat IPNU-IPPNU adalah mahasiswa.
Hasrat untuk mendirikan Organisasi Mahasiswa di kalangan NU sebenarnya sudah lama menjadi impian. Hal ini, terbukti dengan terbentuknya IMANU (Ikatan Mahasiswa NU) yang dibentuk pada Desember 1955 di Jakarta. Namun, organisasi ini tak mampu bertahan lama.
Berdirinya organisasi IMANU ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dengan berbagai pertimbangan. Dalam hal ini, IPNU juga melakukan penelitian pada 2 (dua) permasalahan pokok yang menyebabkan pembendungan terhadap pembentukan organisasi mahasiswa NU, pertama, seberapa besar potensi mahasiswa NU; kedua, seberapa jauh kemampuan untuk berdiri sebagai organisasi mahasiswa.
Namun, hasrat untuk mendirikan sebuah organisasi bagi mahasiswa NU ini, masih merupakan api dalam sekam. Dalam Muktamar ke- II IPNU 1-5 Januari 1957 di Pekalongan, perlu tidaknya didirikan suatu organisasi kemahasiswaan tetap dibicarakan. Atas pertimbangan yang logis dan obyektif, desakan dari mahasiswa NU yang duduk di PT, Univesitas, dan Akademi akan organisasi khusus bagi mahasiswa, maka, pada Muktamar ke III IPNU di Cirebon, dibentuklah Departemen Perguruan Tinggi sebagai alat bagi pengurus yang duduk di Perguruan Tinggi.
Usaha yang dilakukan oleh IPNU dengan membentuk departemen perguruan tinggi pada dasarnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan mahasiswa NU. Para anggota pimpinan pusat IPNU akhirnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang diperdebatkan dalam rapat pimpinan pusat IPNU hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, wadah departemen perguruan tinggi dianggap tidak memadai dan tidak cukup menampung gerakan kemahasiswaan. Kedua, perkembangan politik dan keamanan dalam negeri yang menuntut pengamatan yang ekstra hati-hati, khususnya bagi para mahasiswa Islam. Ketiga, satu-satunya wadah kemahasiswaan Islam yang ada pada waktu itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang tokoh-tokohnya dinilai terlalu dekat partai Masyumi sedangkan tokoh-tokohnya telah melibatkan diri dalam pemberontakan PRRI.[3]
