Mohon tunggu...
Aprilia Putri
Aprilia Putri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Saya merupakan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jurusan Ilmu Komunikasi S1

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi Berprinsip: Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

26 Juni 2024   15:06 Diperbarui: 26 Juni 2024   16:55 282
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Peristiwa politik selalu memiliki kendala yang menghambat kebijakan atau prinsip. Dalam kebanyakan kasus, kendala terkait dengan kesadaran seseorang sebagai pelaku atau penentu kebijakan. Selain itu, ada ketidak harmonisan di antara orang-orang yang seharusnya dapat bekerja sama dengan baik.

Contoh kongkrit kendala yang dialami negara Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam pilkada di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • Kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara, walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanismenya
  • Kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan (terutama untuk daerah terpencil).
  • Terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu.
  • Nuansa money politics sangat kental.
  • Tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik.

Kendala-kendala di atas menjadi penghalang atau faktor penghambat untuk tumbuhnya demokrasi yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia.

C. Solusi yang Dapat Dilakukan agar Prinsip-prinsip Demokrasi Berjalan dengan Baik 

Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, namun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokratis, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. 

Tentu dalam mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. 

Proses demokratisasi yang berhasil membutuhkan upaya kolaboratif yang luas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan (Silalahi & Syafri, 2015.) Mekanisme politik di infrastruktur (lapisan masyarakat) dan suprastruktur (lapisan pemerintah) sistem demokrasi harus bekerja sama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang mendukung untuk pemulihan demokrasi di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, kiranya penting untuk menjelaskan kondisi ideal yang memungkinkan pemerintahan memiliki demokrasi yang sempurna.. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Merkl dalam Sukarna (1979: 44) berikut:

  • Kesadaran individu akan hakhak dan kebebasan dirinya dan hak-hak serta kebebasan orang lain.
  • Sikap kerjasama.
  • Kemampuan untuk mengemukakan alasan dan kompromi.
  • Suatu standar hidup yang stabil.
  • Persamaan kesempatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar.
  • Sikap kedewasaan yang ditunjukkan karena pengalaman.
  • Suatu masyarakat beraneka ragam tetapi bebas.

Uraian di atas kiranya dapat dijadikan suatu solusi yang dipandang cukup efektif dalam mengeliminir berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula.Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapanharapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun