Monopoli tidak hanya terjadi pada penguasaan fisik terhadap sumber daya tetapi juga pada informasi dan kebijakan. Dalam banyak kasus di Indonesia, monopoli informasi digunakan untuk menyembunyikan praktik korupsi.
*Contoh Nyata: Pengelolaan anggaran daerah yang sering kali dikuasai oleh segelintir pejabat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan akses transparan terhadap penggunaannya.
*Dampak: Monopoli ini menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan yang seharusnya inklusif.
b. Diskresi yang Tidak Proporsional
Diskresi sering kali dianggap sebagai keleluasaan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan pejabat, tetapi di Indonesia, hal ini sering kali disalahgunakan.
*Kasus Pemilihan Pejabat: Penempatan pejabat di daerah tertentu sering kali tidak berdasarkan kinerja, melainkan kedekatan politik atau hubungan keluarga.
*Efek Sistemik: Keputusan berbasis diskresi tanpa pengawasan menghasilkan budaya "asal bapak senang" (ABS) yang memperkuat sistem patronase.
c. Lemahnya Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan
Klitgaard menekankan pentingnya akuntabilitas untuk menyeimbangkan monopoli dan diskresi. Namun, sistem pengawasan internal di Indonesia masih menghadapi banyak kendala.
*Kelemahan Lembaga Pengawas: Banyaknya kasus korupsi yang tidak terdeteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan.
*Minimnya Partisipasi Publik: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah atau proyek pemerintah sering kali terbatas karena rendahnya literasi keuangan.
