     Dengan hilirisasi ekonominya, Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kesulitannya adalah mendiversifikasi barang ekspornya dengan menggerakkan rantai nilai di industri yang ada. Tugas lainnya adalah menetapkan peraturan pertambangan mineral dan batubara yang mendorong pertumbuhan, meringankan kesulitan, dan memenuhi persyaratan hukum. Kementerian Perindustrian menyoroti empat kesulitan dalam industri hilirisasi di Indonesia. Masalah pertama adalah memiliki sumber daya manusia yang mampu dan kompeten.Â
Setidaknya dibutuhkan 16.000 tenaga kerja baru setiap tahunnya untuk mendukung program hilirisasi. Tugas kedua adalah memperluas kerjasama internasional untuk mendapatkan akses ke pasar ekspor baru. Kesulitan ketiga adalah memastikan bahwa program hilirisasi menarik bagi investor dan pasar. Terakhir, tugas keempat adalah menjamin kecukupan sarana infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.
      Sejak Covid-19, perekonomian Indonesia tumbuh secara bertahap. Meskipun demikian, ada beberapa kemungkinan masalah ekonomi makro ke depan, seperti permintaan belanja yang tinggi tetapi ruang anggaran yang terbatas. Selain itu, terdapat gangguan dalam perdagangan dan transportasi internasional sebagai akibat dari masalah Covid-19 yang masih berlangsung dan keraguan terhadap arah ekonomi Tiongkok. Terlepas dari kendala tersebut, pemerintah berhasil menghindari bencana ekonomi dan fokus pada pemulihan ekonomi jangka Panjang.
Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi
     Keterbatasan infrastruktur dan teknologi merupakan tantangan utama dalam hilirisasi ekonomi di Indonesia. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi adalah salah satu upaya untuk mengatasi tantangan ini (Kemenperin, 2016). Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya akses jalan, listrik, dan pelabuhan juga menjadi kendala bagi pengusaha pengolahan dan pemurnian mineral yang ingin membangun industri hilir.Â
Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan upaya-upaya seperti peningkatan kompetensi SDM, penguasaan teknologi, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur
     Pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kemerosotan infrastruktur dan teknologi. Degradasi infrastruktur, seperti berkurangnya akses ke jalan, listrik, dan air, telah menjadi batu sandungan bagi pengembang sumber daya dan investor yang ingin membangun perekonomian nasional (ESDM, Desember 2016). Selain itu, infrastruktur yang memburuk dapat berdampak negatif pada biaya logistik untuk kegiatan bisnis seperti perdagangan.
     Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan kemajuan teknologi. Pemerintah juga telah membangun industri di seluruh wilayah untuk mendorong program hilirisasi mineral judul. Selain itu, pemerintah melakukan investasi infrastruktur dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi negara. Peningkatan preservasi Jalan Trans-Papua dilakukan untuk mengurangi disparitas harga bahan baku dan mengurangi penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia.
     Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di Indonesia, perbaikan infrastruktur sangat penting. Investasi dalam infrastruktur akan berpengaruh pada pemicuan tingkat ketegangan dan ketegangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, pemerintah harus terus berinvestasi di bidang infrastruktur guna meningkatkan perekonomian negara.
Masalah Regulasi dan Birokrasi yang Kompleks
     Regulasi dan birokrasi yang rumit menjadi kendala utama hilirisasi ekonomi di Indonesia. Penyederhanaan aturan dan pengurangan birokrasi diperlukan untuk memungkinkan ekonomi berbasis hilirisasi industri, yang memanfaatkan sumber daya manusia dan infrastruktur (Bapennas, RPJMN 2020-2024). Menanggapi kekhawatiran ekonomi global, Kementerian Perindustrian menekankan perlunya hilirisasi industri, khususnya pertambangan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengakui nilai hilirisasi industri dalam hal keadilan investasi dan kemitraan dengan pengusaha lokal dan UKM.
