Pelaksanaan pada Demokrasi Terpimpin

Pemikiran Soekarno tentang perlunya kehadiran partai politik membuktikan bahwa dirinya seseorang yang memiliki pandangan modern, bahwa sistem kepartaian menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi modern masa datang. Akan tetapi, sistem kepartaian yang diajukan Soekarno untuk konteks keindonesiaan menurutnya haruslah sistem satu partai, bagi Soekarno demokrasi tidak harus diterjemahkan sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai sebanyak-banyaknya. 

 Sebab itu, pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin sangat dipengaruhi oleh falsafah kekuasaan Jawa Tradisional, yaitu bahwa beliau menginginkan kekuasaan politik terpusat pada satu pihak saja yaitu pada seorang pemimpin negara, konsep ini umumnya dikenal pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Budha pada masa lalu. Maka tidak heran apabila demokrasi terpimpin Soekarno disimbolisasikan sebagai kelanjutan sistem kerajaan pada zaman feodal.

Bahkan berdasarkan sejarawan Taufik Abdullah dalam salah satu artikelnya, ia menulis ada seorang peneliti asing yang menyebut Demokrasi Terpimpin Soekarno sebagai bentuk sistem kerajaan Mataram baru. (Taufik Abdullah, Dekrit Presiden, Revolusi dan Kepribadian Nasional Kompas, Edisi Khusus 100 Tahun Soekarno, 1 Juni 2001).

Maka dari itu, Presiden Soekarno tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan demokrasi terpimpin. Ini karena beliau yang memulai pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia. Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama pada masa Demokrasi Terpimpin, berusaha untuk memperbaiki keadaan dan perpolitikan secara nasional melalui Dekrit Presiden. 

Setiap pidato, Soekarno mampu membakar semangat perjuangan kepada rakyat untuk selalu bersatu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk membangun Indonesia pada tahun 1960-an adalah menggunakan konsep "revolusi belum selesai". Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan Soekarno untuk menolak ideologi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia setelah berdirinya suatu Negara (Indonesia). Peran lainnya adalah beliau menjadi pemimpin kekuasaan yang membawahi legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Terakhir yaitu, walaupun pada mulanya Soekarno menilai bahwa Demokrasi Terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Soekarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI (Crouch 2007: 44-45).

BAB III

PENUTUP

Penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama, sistem demokrasi parlementer yang berlaku sebelumnya dianggap tidak memadai karena sering menyebabkan pergantian kabinet yang menghambat stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, ketidakmampuan Dewan Konstituante dalam menyusun UUD baru juga menjadi alasan. Soekarno, yang kecewa dengan sistem liberalisme dan parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mengusulkan demokrasi terpimpin sebagai alternatif. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan presiden sebagai penguasa yang dominan dan untuk meredakan konflik politik serta menyatukan berbagai elemen bangsa di bawah satu kepemimpinan.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin ditandai oleh dominasi kekuasaan presiden yang sangat kuat. Presiden Soekarno sebagai pemimpin utama memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan, sementara MPRS dan DPR Gotong Royong dibentuk untuk mendukung kebijakan-kebijakan presiden. Selama periode ini, Soekarno membubarkan partai-partai politik yang dianggap berseberangan dengan pemerintahannya dan memanfaatkan kekuatan PKI untuk menyeimbangkan pengaruh tentara.

Dinamika politik di era demokrasi terpimpin cukup kompleks. Meskipun bertujuan untuk menyatukan dan menstabilkan negara, sistem ini menghadapi berbagai tantangan dan konflik internal. Kekuatan presiden yang sangat dominan menyebabkan ketegangan antara berbagai kelompok politik dan militer, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan elit politik.