Pelaksanaan pada Demokrasi Terpimpin

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Library Research , dimana peneliti mencoba untuk mendeskripsikan masalah secara mendalam, yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber berita lainnya. 

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, maka bisa dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Hal apa saja yang melatarbelakangi dimulainya penerapan demokrasi terpimpin?

2. Apa saja pelaksanaan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin?

3. Bagaimana dinamika politik di era demokrasi terpimpin?

4. Apakah peran Soekarno dalam melaksanakan demokrasi terpimpin?

BAB II

ISI

2.1 Latar Belakang Penerapan Demokrasi Terpimpin

 Demokrasi terpimpin merupakan suatu penolakan terhadap sistem yang berlaku sebelumnya, ketika politik sangat ditentukan oleh partai-partai melalui sistem free flight, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Proses untuk mengambil keputusan dalam demokrasi terpimpin didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta semangat gotong royong di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang kemudian menampilkan Presiden Soekarno sebagai penguasa yang otoriter. Awal mulanya, demokrasi terpimpin didefinisikan sebagai demokrasi yang tidak berlandaskan paham liberalisme, sosialisme-nasional, komunisme, dan fasisme, tetapi demokrasi yang sesuai dengan keinginan leluhur bangsa. Adanya demokrasi terpimpin diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Presiden Soekarno pada tahun 1950-1959, di era tersebut dilaksanakan demokrasi parlementer di Indonesia. Kekecewaan Presiden Soekarno terhadap pelaksanaan demokrasi parlementer dinyatakan dalam pidatonya yang berjudul "Menyelamatkan Republik Proklamasi" pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno memberikan gagasan yang disebut Konsep Presiden. Dikatakan bahwa Pada Februari 1957, yang dialaminya selama 11 tahun Soekarno menunjukan ketidaksukaannya terhadap liberal yaitu konsep Barat tentang demokrasi parlementer di Indonesia.