Berikut adalah beberapa pelaksanaan di era demokrasi terpimpin:
Ketertarikan dengan masalah kedaulatan rakyat
Pada Demokrasi Terpimpin, secara normatif konstitusional, ditetapkan kedaulatan rakyat   berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Selanjutnya, presiden kemudian membentuk MPRS dan DPR Gotong Royong berdasarkan keputusan presiden.
Keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan
Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden (eksekutif) menjadi sangat dominan. Di  samping itu, jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan  oleh MPRS.
Keterkaitannya dengan masalah pengambilan keputusan
adapun pada masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR-GR serta berdasarkan suara bulat.
2.3 Dinamika Politik di Era Demokrasi Terpimpin
Beberapa tokoh dan masyarakat merasa resah dengan perkembangan demokrasi di Indonesia serta peran pahlawan dalam memperbaiki sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk studi literatur, analisis dokumen, diskusi dengan ahli, dan analisis isi. Hasil telah menunjukkan bahwa kajian dinamika demokrasi di Indonesia memaparkan perjalanan demokrasi dalam menghadapi tantangan abad 21. Proses demokrasi berdampak pada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini, dengan implikasi penting bagi masa depan. Salah satu implikasinya adalah munculnya tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang demi kepentingan rakyat dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Penelitian ini menggambarkan profil dan perjuangan pahlawan daerah dan nasional serta dampaknya terhadap demokrasi, khususnya dalam menjaga keberlangsungan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
2.4 Peran Soekarno Dalam Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
Soekarno pada masa mudanya merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menganjurkan perlunya kehadiran partai politik sebagai alat memobilisasi massa rakyat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda, keyakinan politiknya diwujudkan dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 di Bandung. Partai bergambar kepala banteng tersebut menjadi kendaraan politik Soekarno dalam mensosialisasikan ide-ide nasionalisme radikalnya pada rakyat Indonesia.Â
