Di KNPI ibaratnya hutan belantara yang ada didalamnya mulai dari jenis binatang terkecil hingga binatang terbesar pemangsa atau juga mulai dikenal di KNPI sebagai tempatnya yang HALAL sampai yang HARAM JADAH.
Sehingga seorang Ketua Umum KNPI jangan menjadi petinju yang menggenggam tangannya dan memukul melainkan harus menjadi pemain basket yang pandai mendrible bola.
Biaya untuk menjadi seorang Ketua Umum KNPI pada akhirnya menjadi biaya yang tinggi bagi kontestan.
Saat KONGRES PEMUDA/KNPI ke XII, ke XIII di Jakarta, maupun ke XIV di PAPUA begitupula di KONGRES PEMUDA/KNPI ke XV di BOGOR , seoarang kontestan mengeluarkan biaya puluhan milyar rupiah, hanya untuk menjadi Ketua Umum KNPI.
Biaya ini dikeluarkan untuk satu OKP minimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berarti saat ini ada 153 OKP Nasional yang berhimpun di KNPI ditambah 34 Provinsi yang memiliki hak suara sehingga biaya untuk menjadi Ketua Umum KNPI adalah setengah plus satu untuk menjadi pemenang, minimal menghabiskan biaya sebesar Rp. 5. 130.000.000,- (lima milyar serratus tiga puluh juta rupiah) s/d Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar serratus juta rupiah).
Di KNPI yang terdiri dari OKP Nasional yang berasal dari OKP Kemahasiswaan, OKP Keagamaan, OKP Nasionalis, serta OKP yang berasal dari Partai Politik, hampir sebahagian besar pimpinan OKP juga berkualitas sebagai pengurus ataupun anggota di salah satu partai politik.
LANTAS APA YANG DIHASILKAN OLEH SEORANG KETUA UMUM KNPI SECARA EKONOMI ?
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam praktek politik praktis hampir bisa dipastikan ada praktek transaksional, namun karena pada dasarnya politik adalah kompromi dan/atau sharing kekuasaan, namun sungguh suatu hal yang tidak biasa terjadi di KNPI, apabila di dunia politik praktis seseorang setelah mencapai kekuasaaan maka ia akan dengan mudah mendapatkan keuntungan pribadi "berupa uang", sebaliknya di KNPI bisa dikatakan tidak ada keuntungan KEUANGAN yang di peroleh secara pribadi sebagaimana para pemain politik praktis diluar organisasi KNPI, yang diperoleh adalah SHARING KEKUASAAN didunia kepemudaan.
KETUA UMUM KNPI secara notabene memiliki daya ukur bargaining kekuasaan untuk kepentingan ORGANISASI dalam interaksi dengan pemerintahan, justru memiliki biaya yang hampir sama besarnya Ketika menjalankan organisasi.
ADAKAH DAMPAK DARI BUDAYA ORGANISASI KNPI YANG TRANSAKSIONAL
Dalam hal ini penilaian dilakukan melalui pandangan dari sisi politik transaksional sudah pasti melahirkan DEMOKRASI yang CACAT, selain mematikan demokrasi, politik transaksional juga berpotensi melahirkan pemimpin dan politisi KORUP. Hal ini tidak dapat lagi ditutupi dari beberapa pejabat maupun politisi yang  terjebak dalam kasus yang mengkhianati amanah rakyat/Pemilih/Anggota organisasi tersebut.
