Demikian pula untuk didaerah , pejabat public yang menjadi pengurus KNPI akan otomatis mempermudah dirinya menduduki jabatan penting dalam karirnya.
Keuangan Organisasi KNPI dibiayai oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dan dilindungi secara langsung di Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN)
BUDAYA ORGANISASI : PEMILIHAN KETUA UMUM KNPI , PASCA ERA ORDE BARU
Tahun 1999 masa peralihan politik  era baru ke reformasi, memiliki pengaruh guncangan hebat dalam organisasi KNPI, KNPI diminta untuk dibubarkan oleh karena berbau ORGANISASI PENCETAK PENGUASA di era orde baru.
Dizaman ini terpilih seorang pemuda berkualitas yakni Bung ADHIYAKSA DAULT.
Era kepemimpinan bung Adhiyaksa Dault ini berhasil mempertahankan eksistensi KNPI yang ikut melakukan perubahan, dari budaya pemilihan LITSUS menjadi pemilihan DEMOKRATIS .
Dapat dikatakan bahwa bung ADHIYAKSA DAULT lah sebagai TOKOH PEMUDA yang berhasil merubah pandangan public dari KNPI sebagai wadah kaderisasi calon penguasa menjadi wadah LABORATORIUM KADER PEMUDA yang berjuang berdasarkan kemandirian segala lini, tanpa ada dibiayai oleh PEMERINTAH RI ditingkat pusat sebagaimana era sebelumnya selalu tercantum didalam Garis -- Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun di ditingkat daerah masih mendapatkan APBD sampai dengan saat ini.
DI MULAINYA BUDAYA POLITIK TRANSAKSIONAL
Semenjak kapan dimulainya politik transaksional di KNPI dimulai?
Politik transaksionil ini mulai dirasakan membahana pasca terpilihnya Bung Idrus Marham, walaupun sebelumnya juga terjadi namun tidak begitu menjadi BUDAYA di organisasi KNPI dalam perhelatan KONGRES PEMUDA/KNPI.
Bisa dikatakan pemilihan Ketua Umum KNPI saat ini hampir sama dengan POLITIK PRAKTIS yang melahirkan budaya transaksional politik uang untuk bisa memudahkan mencapai target kekuasaan.
