Transformasi 10 Tahun Jokowi, dari Pengusaha Kayu sampai Jadi Penguasa Oligarki

Pengusaha Kayu Jadi Presiden

Pria bernama lengkap Joko Widodo ini awalnya tidak pernah berambisi menjadi Presiden tapi skenario politik berkata lain, dulu ia adalah seorang Pengusaha Mebel kini sudah 10 tahun dirinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. 

Sebelum sampai di titik ini beberapa jabatan pemimpin daerah pernah ia jalani mulai dari Walikota Solo (2005-2012), sampai Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) karir politiknya melesat kurang dari 10 tahun. 

Sekarang satu dekade telah ia lalui sebagai Presiden Republik Indonesia, pria yang akrab disapa Jokowi ini berada di puncak pemerintahan setelah 2 kali memenangkan kompetisi demokrasi tertinggi yakni Pilpres. 

Jokowi yang dulunya tidak punya ambisi politik, kini menjadi kekuatan utama bagi politik nasional dan alat kekuasaan bagi partai politik. 

Pada tahun 2002 Jokowi menjabat sebagai Ketua Asosisasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), kinerja Jokowi di asosiasi tersebut membuat banyak anggotanya menginginkan Jokowi maju di Pilkada Solo 2005. 

Destriana Indira Pamungkas Jurnalis OkezoneNews menjelaskan, Jokowi memulai karir politiknya di tahun 2005 saat dirinya terpilih menjadi Walikota Solo. 

Ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, berpihak kepada rakyat, berhasil membangun berbagai infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup warga Solo saat itu. 

Tahun 2012 Jokowi diusung PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, gaya kepemimpinannya yang merakyat berhasil memikat banyak orang terlebih ciri khasnya yang sering blusukan ke pasar-pasar sampai gorong-gorong.

Berhasil Meyakinkan Rakyat

Saat itu Jokowi dinilai mampu mewujudkan mimpi warga Solo untuk menumbuhkan ekonomi dengan memberdayakan UMKM, dalam buku biografi berjudul 'Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta' karya Alberthiene Endah dijelaskan. 

Bahwa pada awalnya Jokowi sama sekali tidak ada ambisi untuk menjadi Walikota, namun sepert kata Filsuf Cina Konfusius "manusia adalah makhluk yang dinamis yang terus berkembang dan berubah". 

Jokowi akhirnya berubah pikiran dan menerima tawaran tersebut, Jokowi diusung oleh PDIP bersama Hadi Rudyatmo sebagai wakilnya. 

Hasilnya Jokowi-Rudy memenangkan pilkada Solo 2005 dari situlah pria kelahiran 21 Juni 1961 ini mulai membenahi Solo, mulai dari membangun infrastruktur, ekonomi, pendidikan, samapai kesehatan. 

Kinerja cemerlang Jokowi-Rudy membuat mereka dicalonkan kembali pada 2010, pada periode kedua jumlah suara mereka jauh lebih tinggi yakni mencapai 90,9%. 

Fajar Sodiq Jurnalis BBC.com menjelaskan ketika menjabat sebagai Walikota Solo Jokowi membuat program, bernama Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ini merupakan layanan kesehatan gratis untuk warga miskin Solo. 

Program tersebut dilaksanakan pertama kali pada awal 2008, masyarakat Solo menyambut program tersebut dengan antusias. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsih mengatakan Pak Jokowi dan wakilnya turun langsung ke lapangan saat pelaksanaan program tersebut, mereka ikut membantu mengangkat-angkat kursi untuk orang-orang yang mengantri. 

Siti menambahkan bahwa PMKS ini, merupakan cikal bakal program jaminan kesehatan yang dipromosikan Jokowi saat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sampai Presiden.

The Power of 'Blusukan'

Kecemerlangan Jokowi di Solo terdengar sampai Ibukota pria yang kini berusia 63 tahun itu kemudian ditawarkan untuk maju menjadi calon Gubernur DKI pada 2012, dari sinilah namanya semakin populer kebiasaan 'blusukan' atau turun langsung ke lapangan. 

Menjadi karakter yang sangat kuat untuk meraih simpati publik, gimik itulah yang membuat Jokowi dijuluki sebagai pemimpin yang 'merakyat' sikapnya sangat berbeda dari kebanyakan pejabat di Indonesia. 

Baru 2 bulan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sering blusukan ke gorong-gorong untuk memeriksa saluran air Ibukota yang sering banjir. 

Dari sini terlhat jelas Jokowi berhasil membangun citranya sebagai pemimpin yang tidak banyak mengumbar janji, tapi sosok yang tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan melihat langsung masalah yang terjadi. 

Tidak hanya itu Jokowi juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, berasal dari keluarga seorang Penjual Kayu yang pernah merasakan hidup di ambang kemiskinan. 

Membuat banyak masyarakat menengah ke bawah mempercayainya karena berasal dari latar belakang yang sama, saat sudah menjabat Walikota, Gubernur sampai Presiden gaya sederhana itu tidak hilang. 

Cecep Efendi Penulis Jurnal berjudul 'Gaya Komunikasi Kepemimpinan Jokowi', menjelaskan Presiden Indonesia ke-7 ini menampilkan gaya 'Blusukan' yang diartikan publik sebagai dekat dengan rakyat. 

Gestur politik tersebut juga diartikan sebagai tidak mau ribet, mempu menyelesaikan masalah yang ada, melayani masyarakat, serta mengedepankan kreativitas dan komunikasi. 

Menurut Teori Northouse (2016) gaya kepemimpinan Jokowi disebut 'Servant Leadership', yakni kepemimpinan yang cenderung mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh & Pembangunan

Terpilih menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia pada 2014 kebijakan Jokowi didominasi sektor ekonomi dan industri yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pria kelahiran 21 Juni 1961 ini berkomitmen mendorong pembangunan Indonesia yang merata. 

Di bawah kepemimpinannya Jokowi merumuskan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai panduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 

Seperti Jalan Trans Papua dan Jalan Tol Trans Jawa keduanya merupakan warisan paling membanggakan pemerintahan Jokowi, sepanjang kekuasaannya Jokowi berhasil membangun Jalan Tol sepanjang 1.713 km. 

Di masa pemerintahan Jokowi jumlah Bandara juga meningkat, dari 237 pada 2014 menjadi 257 sampai pada tahun 2023. 

Begitu juga dengan jumlah Stasiun Kereta Api yang meningkat dari 586 pada 2014 menjadi 607 sampai tahun 2023, pembangunan-pembangunan yang berhasil di pemeintahan Jokowi mendapat banyak apresiasi hingga muncul istilah 'Jokowinomics'. 

Rafi Aufa Mawardi Penulis Jurnal Mengkaji Indonesia menjelaskan, pemerinthan Presiden Jokowi mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur. 

Hal ini yang membuat pemerintahan Jokowi mendapatkan atensi publik baik nasional maupun internasional, pembangunan fasilitas sarana dan pra-sarana berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dengan kata lain pembangunan infrastruktur dapat memompa pertumbuhan eknomi nasional, karena tanpa adanya pembangunan infrastruktur maka proses produksi tidak akan bisa berjalan. 

Di satu sisi angka pertumbuhan ekonomi memang berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain pembangunan menimbulkan kerugian yang harus diterima masyarakat adat.

 

Pembangunan & Kerusakan

Ambisi pembangunan pemerintahan Jokowi tidak selalu berdampak baik Koran Tempo melaporkan beberapa proyek infrastrukutur Presiden Jokowi, justru tidak efisien dan belum mampu mendongkrak perekonomian negara. 

Salah satunya Bandara Kertajati yang merupakan Proyek Strategis Nasional terbesar di Jawa Barat, nyatanya sepi pengunjung sejak muali beroperasi pada 2018. 

Padahal nilai investasi untuk membangun Bandara Internasional tersebut mencapai 2,6 triliun Rupiah, sealin itu fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah juga masih banyak yang berpusat di pulau Jawa. 

Laporan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada 2022, mencatat bahwa kebanyakan cakupan proyek pembangunan infrastruktur masih berada di Jawa dan Sumatera. 

Di Sumatera ada 19 proyek  yang bernilai 400 triliun Rupiah, kemduian di jawa ada 18 proyek bernilai 639 triliun Rupiah, sedangkan di Maluku dan Papua hanya ada 2 proyek yang nilainya 428 triliun Rupiah. 

Lalu di Sulawesi ada 3 proyek yang hanya bernilai 52 triliun Rupiah, di Kalimantan ada proyek yang sampai sekarang ramai diperbincangkan yakni IKN yang nilainya 72 triliun Rupiah. 

Nurhadi Susanto Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pakar Kebijakan Publik, menjelaskan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. 

Akan menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang komersil atau keuntungan. 

Tapi juga harus dilihat manfaatnya bagi rakyat, perlindungan lingkungan hidup dalam proses pembangunan menjadi sangat penting terutama untuk daerah-daerah di pulau Jawa yang memiliki kepadatan tinggi.

Berkawan dengan Oligarki

Saat terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014 Jokowi pernah disebut-sebut sebagai Barrack Obama-nya Indonesia, Majalah Time pernah memasang wajah Jokowi di sampul mereka dengan judul 'A New Hope' untuk Indonesia. 

Tetapi untuk melihat wajah Jokowi yang sebenarnya kita harus belajar dari Hans J. Morgenthau, seorang Pakar Politik sekaligus Penulis asal Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul 'Politics Among Nations'. 

Ia menjelaskan bahwa jika kita menilai kualitas seorang Politisi atau Pejabat dari citra yang ditampilkan di media, itu adalah kesalahan besar. 

Kualitas seorang Politisi harus kita lihat dari kemampuannya dalam membuat kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat, pada Oktober 2020 ribuan orang melakukan demonstrasi di jalanan Jakarta. 

Mereka marah kepada Jokowi yang dianggap sebagai dalang dari disahkannya UU Cipta Kerja, kebijakan ini penuh dengan pasal-pasal kontroverisal karena merugikan dan menghilangkan banyak hak-hak kaum Buruh. 

Jamaludin Akmal Jurnalis RMOL.id menjelaskan Rizal Ramli, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pernah mengatakan meskipun Presiden Soeharto terkenal Otoriter. 

Tapi ia masih punya hari untuk rakyat sedangkan Presiden Jokowi, itu hanya tampangnya saja yang merakyat tapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada rakyat. 

Statement keras tersebut disampaikannya saat konferensi pers bersama Amien Rais pada 13 Agustus 2023, menurutnya selama Jokowi berkuasa ia tidak pernah sama sekali berjuang untuk menegakan demokrasi. 

Justru di masa kekuasaannya demokrasi dipreteli dan dirusak, Rizal juga menambahkan bahawa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era Presden jokowi jauh lebih ganas daripada era Soeharto.

Undang-Undang Ugal-Ugalan

Di awal masa pemerintahan periode kedua Jokowi mengesahkan revisi UU KPK pada 2019 yang melemahkan posisi lembaga pemberantas korupsi tersebut, pada 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia menurun derastis sampai di titik terendah selama 10 tahun terakhir. 

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dinilai hanya menguntungkan Pengusaha dan Investor, pembuatannya juga sangat kilat dan sama sekali tidak melibatkan rakyat. 

Kemudian UU IKN juga dibuat dan disahkan sangat cepat tanpa melibatkan partisipasi publik, kini citra Presiden yang 'Merakyat' telah hilang perubah menjadi sosok Presiden pembela Penguasa. 

Peristiwa ini sama seperti yang dikatakan Jeffrey Winters Penulis dan Pakar Politik asal Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Oligarchy and Democracy in Indonesia. 

Bahwa Jokowi sejak awal memang sudah masuk ke lingkaran Oligarki, meskipun dirinya dicintai rakyat untuk mendapatkan kursi Presiden ia tetap membutuhkan dukungan dari para Oligark untuk membiayai kampanye-nya. 

Maesaroh Jurnalis CNBC Indonesia menjelaskan, ada puluhan undang-undang di masa pemerintahan Jokowi yang dikritik oleh para Akademisi karena dinilai cacat hukum. 

Selain itu proses pembuatannnya juga tidak melibatkan publik, bahkan banyak dari undang-undang tersebut yang dirmuskan sampai disahkan hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. 

Di catatan Mahkamah Konstitusi (MK) ada 386 perkara dari UU yang diajukan, selama 5 tahun terakhir diantaranya UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU IKN.