Ia menjelaskan bahwa jika kita menilai kualitas seorang Politisi atau Pejabat dari citra yang ditampilkan di media, itu adalah kesalahan besar.Â
Kualitas seorang Politisi harus kita lihat dari kemampuannya dalam membuat kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat, pada Oktober 2020 ribuan orang melakukan demonstrasi di jalanan Jakarta.Â
Mereka marah kepada Jokowi yang dianggap sebagai dalang dari disahkannya UU Cipta Kerja, kebijakan ini penuh dengan pasal-pasal kontroverisal karena merugikan dan menghilangkan banyak hak-hak kaum Buruh.Â
Jamaludin Akmal Jurnalis RMOL.id menjelaskan Rizal Ramli, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pernah mengatakan meskipun Presiden Soeharto terkenal Otoriter.Â
Tapi ia masih punya hari untuk rakyat sedangkan Presiden Jokowi, itu hanya tampangnya saja yang merakyat tapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada rakyat.Â
Statement keras tersebut disampaikannya saat konferensi pers bersama Amien Rais pada 13 Agustus 2023, menurutnya selama Jokowi berkuasa ia tidak pernah sama sekali berjuang untuk menegakan demokrasi.Â
Justru di masa kekuasaannya demokrasi dipreteli dan dirusak, Rizal juga menambahkan bahawa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era Presden jokowi jauh lebih ganas daripada era Soeharto.
Undang-Undang Ugal-Ugalan
Di awal masa pemerintahan periode kedua Jokowi mengesahkan revisi UU KPK pada 2019 yang melemahkan posisi lembaga pemberantas korupsi tersebut, pada 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia menurun derastis sampai di titik terendah selama 10 tahun terakhir.Â
UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dinilai hanya menguntungkan Pengusaha dan Investor, pembuatannya juga sangat kilat dan sama sekali tidak melibatkan rakyat.Â
