Hukuman untuk Orang Toxic, Enaknya Diapain Ya? (Filosofi Hukuman & Manusia)

Jika ada seorang pejabat politik melakukan korupsi, maka harusnya seluruh kekayaan hasil korupsinya itu disita oleh negara. 

Tapi di Indonesia tidak begitu koruptor tertangkap kemudian dipenjara lalu bebas tapi masih tetap kaya, bahkan bisa mencalonkan diri lagi menjadi DPR meski berulang kali masuk penjara karena korupsi. 

Cara Retribution ini sangat erat kaitannya dengan balas dendam dan kepuasan, tidak bisa dipungkiri memang ketika kita melihat orang yang sudah jahat kepada kita menderita. 

Misalnya ia telah membunuh seluruh anggota keluarga kita, kemudian dia dihukum mati bahkan kita melihat sendiri ketika sang pelaku di tembak mati di depan mata pasti kita merasa puas.

Salah satu hukuman Retribution di Indonesia yang masih kontroversial sampai sekarang adalah hukuman mati, dimana hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau memperdagangkan Narkoba secara masif. 

Desmond Tutu Ahli Teologi asal Afrika Selatan bersama Komnas HAM RI, menolak dengan tegas hukuman mati karena jelas melanggar hak hidup manusia. 

Dalam artikel di laman resmi Komnas HAM RI Tutu menyatakan 'tidak ada keadilan dalam pembunuhan atas nama keadilan', baginya setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan bebas dari segala bentuk penyiksaan.

Kenapa Hukum di Indonesia Gak Adil?

Di Indonesia jika ada orang yang korupsi milyaran hingga triliunan Rupiah sudah jelas merugikan masyarakat, hukuman apa yang ia dapatkan? Apa hukuman yang sekiranya tepat untuk seorang koruptor?. 

Banyak orang menyuarakan di media sosial saat ini bahwa koruptor sebaknya dihukum mati saja, dengan menggunakan Cina sebagai patokan sebagai negara yang menghukum mati koruptor. 

Ada juga yang berpandangan jangan dihukum mati karena terlalu kejam lebih baik dipenjara saja seumur hidup, bahkan ada juga yang mengusulkan potong tangan dengan dalil ayat-ayat kitab suci.