Mohon tunggu...
Muh Fitrah Yunus
Muh Fitrah Yunus Mohon Tunggu... Staf Ahli DPD RI -

Muhammad Fitrah Yunus (Fitrah El-Fairuz) adalah anak pertama dari pasangan Ir. H. Muh Yunus Palaguna dan Hj. St. Haeriah S.PdI. Lahir di Butta Toddang, Gowa, pada 8 Mei 1988. Hobinya adalah membaca, menulis dan olahraga. Fitrah nyantri di Madr. Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta hingga 6 tahun dan telah menyelesaikan studi S1-nya di Hubungan Internasional Univ. Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menempuh pendidikan, Fitrah telah menulis beberapa buku, Jurnal, novel, juga penelitian yang telah dan tengah akan dibukukan. Diantaranya: Indonesia di Tengah Kutukan, Freeport dan Pengentasan Kemiskinan di Papua, Dominasi Amerika Serikat di Indonesia, Hak atas Kekayaan Intelektual, Politik Ekonomi Anti Rakyat, Supremasi Organisasi Multilateral, Memberdayakan Ummat, Manusia Anamnesis, dan Binasa; Drugs Killing Us Softly. Seringkali Ia juga mengisi seminar2 lokal, nasional maupun internasional. Fitrah pernah menjadi pembicara di pertemuan internasional Asia Eropa Meeting (ASEM) di Hanoi tahun 2010. Hingga sekarang aktivitasnya adalah sebagai Staf Ahli DPD RI, Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP IMM, peneliti di Indonesia for Global Justice, sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), dosen undangan di Universitas Fajar (UNIFA). Ia juga mengelola Rumah Imajinasi (RUMI CreAtive WriThink) yaitu rumah baca dan belajar menulis. Tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif Fajar, tepat pada ulang tahun Graha Pena, Fajar. Sekarang melanjutkan studinya di Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNHAS. Orangnya sangat ramah dan terbuka untuk berdiskusi dan traveling. Selamat berkenalan. ^^

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dana Aspirasi Lukai Hati Rakyat

7 Juli 2015   16:57 Diperbarui: 7 Juli 2015   16:57 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

 

Pengambilan keputusan oleh DPR untuk merealisasikan dana aspirasi tersebut sangat

bertentangan dengan beberapa UU, walaupun DPR mengacu pada UU MD3, akan tetapi hal ini

sangat bertentangan denganUU NO 17/2003 tentang Keuangan Negara yang berbasis kinerja,

bukan berdasarkan alokasi anggaran.

 

Dana aspirasi ini dkhawatirkan tidak tepat program dan hanya sebagai “investasi politik” bagi

para anggota DPR untuk setiap agenda politik yang aka dihadapi kedepan. Jika basisnya adalah

berbasis kinerja, maka sebelum anggaran ini direalisasikan harus dilihat dulu seberapa

signifikan DPR hingga saat ini mengoptimalkan dana-dana reses dan dana-dana lainnya dalam

rangka menyerap aspirasi masyarakat dan merespon apa yang menjadi kepentingan rakyat. JIka

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun