aspirasi masyarakat akan tetapi sebetulnya hanya mementingkan kepentingan partai dan
kelompok maupun golongan tertentu saja. Selalu saja ada kekeliruan berpikir oleh para “wakil
rakyat”. Sistem parlemen yang terus berkembang bukan untuk bagaimana dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan kerakyatan dan kebangsaan, tapi lebih kearah bagaimana memenuhi
kepenting partai. Aspirasi justru tidak terkoordinir dengan baik.
Jika kepentingan partai menjadi tujuan utama maka tidak akan tercapai cita-cita kesejahteraan
bangsa, pertumbuhan ekonomi, yang menjadi landasan dibuatnya kebijakan dana aspirasi ini.
Dampak yang paling kentara kedepan dan paling berbahaya adalah jika dana ini direalisasi
adalah DPR berpotensi menjadi “calo anggaran”.