Otonomi Pendidikan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional

Laporan dari OXFAM menyebut bahwa salah satu penyebab ketimpangan pendidikan Indonesia sebagai akibat dari tendensi political capture. Ketika keputusan politik strategis yang dibuat hanya menguntungkan golongan tertentu.

Lebih jauh, dalam proses PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah), pendidikan senantiasa terseret dalam arus politik. 

Pendidikan seperti selalu tersandra dalam perjalanan pesta demokrasi yang berjalan. Para calon yang banyak dari kalangan politisi sering terjebak pada visi pembangunan jangka pendek. Padahal transformasi pendidikan membutuhkan visi pembangunan jangka panjang. Tentu, kedua "garis" tersebut tidak akan pernah menemukan titik temu.

Kuntowijoyo pernah menjelaskan bahwa politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek. Orientasi bahwa kekuasaan akan menyelesaikan banyak hal, ternyata hanya berlaku dalam jangka pendek. Bila memang pendidikan adalah sebuah jalan panjang membangun peradaban dan mewarnai kehidupan bangsa, maka proses pembangunan sistem pendidikan sudah sepatutnya tidak boleh diganggu oleh "kekuasan baru" dari hasil proses politik setiap pemilihan kepala daerah.

Praktisi pendidikan, Indra Chrismiaji, menyebut salah satu faktor ketimpangan kualitas pendidikan terjadi karena daerah belum terlalu serius. 

Ia menyebut, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pun masih copy-paste dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat). 

Kondisi tersebut tentu membuat kebijakan yang diambil sering tidak sama dengan Pemerintah Pusat, bahkan berlawanan, khususnya bidang pendidikan.

White Print Otonomi Pendidikan

Sebuah riset yang dilakukan oleh World Bank tentang Learning to Realize Education Promise menyebut, politics can intensify misalignments in education systems. 

Sistem pendidikan yang sangat kompleks selalu menghadapi intervensi politik yang menimbulkan ketidakselarasan dalam pendidikan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui peran sentral daerah.

Agar tahan dengan badai politik setiap Pilkada, otonomi pendidikan yang dikembangkan di daerah tidak hanya memiliki blue print tetapi juga white print.