Revisi Undang-undang POLRI Rakhmat bagi Indonesia

Pada prinsifnya Penulisan setuju, dengan pertimbangan antara lain: 1). Tidak bertentangan dengan Tugas dan wewenang yang berlandaskan dalam pasal 13 undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, sebagai berikut; 

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

Menegakkan hukum; 

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat; 

2). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa: "Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum"; 

3). Berlandas Salus populi suprema lex esto, bukan berlandaskan kepentingan  politis belaka dan superbody, tidak mengambil tupoksi institusi lain yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan.***

Sumber Penulis: Ahmad Junaedi Karso sebagai Akademisi Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu.