"Jadi yang kinerja buruk, mencuri yang bukan haknya, untuk apa dipertahankan? Itu masyarakat juga akan kecewa, dampaknya semua kabinet kena. Untuk apa ditahan-tahan," kata Grace.
Lebih Lanjut Menurut Grace, "Kalau lihat pantauan, ada kementerian yang baru kena terkait dana untuk kebutuhan, baru ini kasusnya. Memang belum masuk media mainstream, tapi mulai ada yang memberitakan," ujar Grace di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2023.
Jadi sudut pandang Grace pada Kinereja juga adanya Pelanggaran Hukum atau wewenang yang merugikan uang negara atau rakyat secara langsung. Wajar mereka ini harus segera dicopot.
Apalagi pemerintahan ini belum berakhir, semboyan kerja ayo kerja. Adalah wujud untuk memajukan dan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara dan perlu didukung secara sinergi seluruh kementrian. Jadi jika ada yang bermasalah (menterinya), ya di ganti saja. Sekalipun ada implikasi politiknya nantinya, yang dipelintir sesuka hari oleh banyak pengamat dan partai yang bersangkutan.
Kolasisi Kabinet/Legeslatif VS Koalisi Capres
Seperti yang saya sampaikan  di atas bahwa kolaisi yang dibentuk oleh pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, sekali lagi untuk mencegah keutuhan NKRI dengan merebak isu politik Identitas. Terlebih lagi ada kesadaran dari partai politik untuk memperkokoh pemerintahan dalam rencama pembangunan Indonesia yang lebih Maju. Bukan Koalsi Capres!!
Amanat Konstitusi sudah jelas, bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. jangan dihalangi, baik dengan segala bentuk tekanan dan strategi politik untuk menutup kemungkinan capres lain untuk maju dalam pemilu 2024 mendatag.
Jadi terlepas dari isu perombakan kabinet dan  Pemilu masih tahun 2024. Sekarang ini masih ada sisa waktu untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, apalagi untuk menghadapi dampak dari krisis global, semua kementrian seharusnya besartu padu, sinergi demi bangsa dan negara ini. Sehingga siapapun yang dicalonkan partai atau gabungan partai perlu dihargai dan dihormati, asalkan memenuhi presidential threshold 20 persen untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden.
Atas dasar pemikiran ini, saya cukup yakin dengan kenegarawan Seorang Jokowi. Sekalipun tidak menepis adanya pertimbangan dan desakan politis di dalam perombakan kabinet, Presiden lebih memperhatian persatuan dan kesatuan bangsa yang menyesejahterahkan rakyat, sehingga pada hakekatnya apabila terjadi perombakan kabinet, presiden lebih melihat hal tersebut.
Jika nantinya ada anggota partai NASDEM yang diganti, Menurut saya, semata-mata adalah pertimbangan kinereja kementrian yang dipimpinnya atau bermasalah dengan Hukum serta melanggar sumpah janjinya sebagai pembantu Presiden.
Jika semua partai koalisi di paksa untuk berpegang pada komitment, mengusung capres dan cawapres yang sama, lalu? Berapa pasang paslon yang akan bertarung nanti di 2024. Sekalipun langkah PDI-P adalah strategi untuk memibatasi pesaingnya di pemilu presiden 2024, Strategi dan Taktik seperti ini, sah-sah saja. Namun hormatilah konstitusi.
