Kepercayaan Publik terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

3. Minimnya Transparansi

Proses pemilihan oleh DPRD cenderung tertutup, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil. 

Ketika publik tidak dapat melihat bagaimana keputusan diambil, kepercayaan terhadap sistem ini semakin melemah.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Pengalaman-pengalaman di atas telah meninggalkan jejak mendalam terhadap pandangan publik mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini cenderung rendah, terutama di daerah yang memiliki sejarah kuat dengan politik transaksional.

Bagi masyarakat yang terbiasa dengan pilkada langsung, sistem pemilihan oleh DPRD dianggap sebagai langkah mundur. Mereka merasa kehilangan suara dan hak untuk menentukan pemimpin secara langsung. 

Ketika rasa memiliki terhadap proses demokrasi berkurang, dampaknya tidak hanya pada legitimasi pemimpin yang terpilih, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut.

Pelajaran dari Pengalaman Negara Lain

Pengalaman serupa juga dapat ditemukan di beberapa negara lain yang menerapkan sistem serupa. Di India, misalnya, pemilihan kepala daerah oleh dewan lokal sering dikritik karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan risiko korupsi. 

Sebaliknya, negara-negara dengan sistem pemilihan langsung, seperti Filipina, menghadapi tantangan seperti politik uang, tetapi tetap mendapat dukungan karena rakyat memiliki kendali lebih besar dalam proses pemilihan.