Mohon tunggu...
Syaiful Anwar
Syaiful Anwar Mohon Tunggu... Dosen - Dosen FEB Universitas Andalas Kampus Payakumbuh

Cara asik belajar ilmu ekonomi www.unand.ac.id- www.eb.unand.ac.id https://bio.link/institutquran

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Memahami Tanah Ulayat dari Perspektif Ilmu Ekonomi

19 Juni 2024   06:19 Diperbarui: 19 Juni 2024   06:32 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Di Minangkabau, tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu suku atau kaum secara kolektif. Kepemilikan tanah ini diatur oleh adat istiadat dan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap suku di Minangkabau memiliki tanah ulayat yang dikelola oleh para pemangku adat, dengan tujuan untuk kepentingan bersama seluruh anggota suku.

2. Sistem Matrilineal

Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui ibu. Dalam konteks tanah ulayat, ini berarti bahwa hak atas tanah diturunkan melalui garis perempuan. Tanah ulayat diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, dan pengelolaan tanah ini berada di bawah otoritas mamak (paman dari pihak ibu) sebagai pemimpin kaum.

Fungsi dan Makna Tanah Ulayat

1. Fungsi Sosial dan Budaya

Tanah ulayat di Minangkabau memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Tanah ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti upacara adat, pertemuan keluarga besar, dan sebagai tempat tinggal. Kepemilikan tanah secara kolektif memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya suku.

2. Fungsi Ekonomi

Tanah ulayat juga merupakan sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat Minangkabau. Tanah ini digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang menyediakan sumber pangan dan pendapatan bagi komunitas. Hasil dari pengelolaan tanah ulayat sering kali digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

Tantangan dalam Pengelolaan Tanah Ulayat

1. Konflik Kepemilikan

Konflik kepemilikan tanah ulayat sering terjadi antara masyarakat adat dan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan swasta. Konflik ini biasanya timbul karena tumpang tindih klaim atas tanah atau karena kurangnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun