(7)   Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melalui Mandat  Tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status Hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
Ketentuan tersebut oleh Badan Kepegawaian Negara ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal  5 Pebruari 2016 perihal kewenangan Plt dan Plh dalam Aspek Kepegawaian dan kemudian direvisi melalui Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian yang pada dasarnya hanya memperjelas dan mempertegas kembali terkait kewenangan Plt dan Plh berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan secara khusus hanya merinci kewenangan yang berkaitan dengan dengan kebijakan administrasi kepegawaian.
Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian antara lain meliputi:
melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawar;
menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
memberikan izin belajar;
