Melawan Stunting ala Badan Gizi Nasional

Oleh: Sultani, Peneliti Indonesia Strategic Center (ISC) dan CSPS UI

Badan Gizi Nasional akan menempati garda terdepan dalam melawan stunting melalui program intervensi gizi secara berkelanjutan. 

Badan ini akan menjadi salah aktor penting dalam mengoperasionalisasi program percepatan penurunan stunting dengan metode peningkatan kualitas pangan bergizi kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan stunting yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Meski memiliki peran yang strategis, kiprah Badan Gizi Nasional masih sangat terbatas karena baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024. Dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional disebutkan bahwa lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam tugasnya untuk memenuhi gizi nasional. 

Untuk mengakselerasi tanggung jawab tersebut, Perpres tentang Badan Gizi Nasional tersebut telah mendelegasikan sejumlah fungsi teknis mulai dari koordinasi hingga kontrol atas semua program pemenuhan gizi di Indonesia.

Fungsi definitif Badan Gizi Nasional yang paling strategis adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. 

Sebagai lembaga baru dengan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan SDM Indonesia ke depan, kehadiran Badan Gizi Nasional tentu menjanjikan prospek peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia yang selama ini masih cukup terkendala.

Saat ini, Badan Gizi Nasional dikepalai oleh Profesor Dadan Hindayana seorang pakar biokimia yang sudah memahami betul seluk beluk pangan berkualitas dan bergizi tinggi. Dadan Hindayana sendiri adalah sarjana Hama Penyakit Tumbuhan lulusan Institut Pertanian Bogor, yang sekarang jurusannya sudah berubah menjadi proteksi tanaman. 

Pendidikan doktoralnya sendiri adalah biokimia dengan spesifikasi pada makanan ternak. Menurut Dadan, semua pangan dan gizi itu basiknya adalah biokimia. Untuk menghasilkan nutrisi terbaik dari ternak yang kita makan, kualitas makanan ternaknya yang harus diprioritaskan.

Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama, tantangan terbesar Dadan adalah membentuk struktur organisasi tata kerja, merekrut SDM yang menggawanginya, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, MenPAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi kerja dan realisasi anggaran. 

Selanjutnya, Dadan harus membuat langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan secepat mungkin  rencana anggaran, rencana strategi (Renstra), dan rencana kerja dalam rangka mendukung realisasi program MBG yang rencananya akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional. Di bawahnya lagi ada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama (Detik.com, 19/8/2024).

Badan Gizi Nasional Sebagai Pengelola MBG

Badan Gizi Nasional sendiri sudah lama diwacanakan namun baru dibentuk tahun 2024 karena terkait dengan aturan ketatanegaraan, yaitu terkait rencana peluncuran program MBG yang rencananya akan dilakukan pada 2 Januari 2025 oleh Prabowo sebagai presiden terpilih.

Untuk mewujudkan program MBG ini diperlukan badan otonom untuk dibuatkan nota anggaran pelaksanaan program. Nota anggaran ini harus jelas untuk dilaporkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR pada 16 Agustus 2024. Agar nota anggaran ini bisa masuk menjadi komponen dalam APBN, badan gizi harus sudah terbentuk untuk mengawal proses penggodokan program hingga terealisir pada awal tahun 2025.

Untuk mengetahui rencana dan strategi badan ini dalam menjalankan perannya nanti, CSPS SKSG UI melalui "Strategic Policy Forum" berhasil mengungkap pendapat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayani. Forum yang diselenggarakan pada 17 September tersebut menghadirkan sosok Dadan Hindayani secara daring (online) karena terhalang oleh agenda rapat bersama dengan DPR.

Dalam forum ini Profesor Dadan menyampaikan kisi-kisi kerja Badan Gizi Nasional melalui podcast dengan judul: "Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran: Solusi atau Janji Politik" yang  ditayangkan melalui channel Youtube TV Cokro (https://www.youtube.com/watch?v=h4YDP7dRe0Y). Dalam podcast tersebut, Kepala Badan Nasional mendorong peran lembaga ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.

Progam MBG akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional sebagai badan otonom yang khusus menangani gizi. Profesor Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional merupakan salah satu pakar yang konsisten mendorong adanya program MBG kepada pemerintahan mendatang. 

Ketika Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk membuat program makan siang gratis, Dadan termasuk salah satu sosok yang berperan penting dalam menyiapkan materi diskusi dan memberikan arah dan model agar program ini lebih visibel. Bahkan, Dadan pernah terlibat dalam pilot project terkait dengan program makan bergizi di beberapa daerah, mulai Januari 2024, dan masih terus berjalan sampai sekarang.

Jurus Melawan Stunting

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjadi ikon program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak melalui pola makan bergizi di sekolah-sekolah. 

Program ini menjadi strategi andalan pemerintah dalam melawan stunting yang prevalensinya masih cukup tinggi. Badan Gizi Nasional sendiri tampaknya akan menjadikan program MBG ini sebagai jurus andalan untuk melindungi kelompok rentan stunting dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup melalui pangan lokal yang bergizi tinggi.

Selain proyek MBG, Badan Gizi Nasional masih memiliki dua jurus andalan lainnya yang bisa melumpuhkan stunting sedini mungkin. Jurus ini menggunakan pola yang sama seperti program MBG, yaitu pangan lokal berkualitas Jurus pertama adalah standarisasi gizi pangan lokal dan jurus yang kedua adalah menjaga keberagaman pangan lokal. 

Kedua jurus ini berada di sisi hulu sementara program MBG berada di sisi hilir. Untuk memahami tiga jurus Badan Gizi Nasional secara utuh, struktur narasi akan diawali dari ekosistem sektor hulu, yaitu menjaga keberagaman pangan lokal dan standarisasi gizi pangan lokal, lalu diakhiri dengan program MBG sebagai ekosistem sektor hilir dalam program penurunan stunting.

            a. Menjaga Keberagaman Pangan Lokal

Keberagaman pangan lokal merujuk pada variasi jenis bahan pangan yang dihasilkan, dikonsumsi, dan yang tersedia di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Keberagaman tersebut juga menunjukkan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan praktik pertanian tradisional setempat. 

Sedangkan pangan lokal mencakup berbagai jenis makanan yang ditanam, dipanen, dan diproduksi, seperti serealia, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, serta sumber protein seperti ikan, unggas, dan daging. Keberagaman ini merupakan cerminan dari ekosistem yang sehat dan kaya, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya pangan.

Keberagaman pangan lokal sangat krusial karena menyediakan akses terhadap berbagai sumber nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, mineral, dan protein yang berperan dalam tumbuh kembang anak. 

Keberagaman pangan yang berbasis pada ekosistem sektor hulu, yaitu pada tingkat produksi pangan di daerah-daerah, memungkinkan integrasi antara sumber daya alam, pertanian lokal, dan kebijakan gizi. Untuk kepentingan pemerintahan Prabowo kelak, keberagaman pangan lokal ini mengacu pada konteks strategi kebijakan pemerintah menurunkan stunting.

Untuk konteks kebijakan, keberagaman pangan lokal dapat menjadi strategi penting untuk memerangi masalah gizi buruk dan stunting. Di sinilah Badan Gizi Nasional (BGN) memainkan peran strategis dalam menjaga keberagaman pangan lokal sebagai metode penting untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. 

Keberagaman pangan lokal dapat dioptimalkan melalui kebijakan ekosistem hulu, di mana seluruh rantai produksi pangan, mulai dari budi daya hingga distribusi, dilibatkan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bergizi secara berkelanjutan.

Sektor hulu merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa sumber daya alam lokal dapat dimanfaatkan secara efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam. 

Optimalisasi potensi pangan lokal bisa mendukung gizi masyarakat sekaligus melestarikan ekosistem dan budaya pangan yang ada. Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa komunitas lokal memiliki akses terhadap informasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan yang beragam, seperti jagung, singkong, kacang-kacangan, dan sayuran lokal.

Dalam program Makan Bergizi Gratis, pangan lokal harus diutamakan sebagai solusi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil di daerah-daerah rentan stunting. 

Program ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor, sekaligus memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang lebih holistik.

Selain itu, Badan Gizi Nasional juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan para petani lokal dalam merancang kebijakan yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan lokal yang beragam. Hal ini termasuk penyediaan subsidi untuk bibit unggul lokal, pendampingan teknologi pertanian, serta pengelolaan lahan yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam sambil meningkatkan hasil panen. 

Pengelolaan sektor hulu yang berbasis ekosistem dapat membantu menjaga keberlanjutan pangan lokal yang kaya nutrisi dan efektif mengurangi angka stunting yang masih tinggi.

Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional juga bisa menginisiasi program edukasi gizi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang kaya akan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan optimal anak. Edukasi ini penting untuk memberikan pengetahuan bahwa keberagaman pangan lokal juga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam diversifikasi pola makan masyarakat. 

Melalui edukasi yang tepat, Badan Gizi dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang sering kali lebih cenderung pada pangan olahan atau produk impor, yang belum tentu memenuhi standar gizi seimbang.

Dengan mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal yang lebih variatif dan bergizi, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih kuat, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keberagaman pangan lokal merupakan salah satu elemen strategis dalam ekosistem hulu yang sangat relevan untuk menurunkan stunting di Indonesia. 

Kekayaan sumber daya alam dan budaya pangan yang beragam di berbagai daerah memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Upaya Badan Gizi Nasional dalam menjaga dan memanfaatkan keberagaman pangan lokal ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan, sekaligus mengatasi masalah gizi buruk yang menjadi penyebab utama stunting.

Bahan pangan seperti serealia, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran dapat menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi mikro dan makro yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Dengan keberagaman pangan tersebut,  pemerintah dapat mendorong konsumsi makanan yang kaya nutrisi di tingkat lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu atau dua jenis bahan pangan pokok yang terbatas kandungan gizinya.

Pola diversifikasi pangan lokal juga akan membantu mengurangi risiko gizi buruk yang disebabkan oleh ketergantungan pada sumber pangan tunggal. Pada titik ini pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan petani kecil dengan memberikan insentif dan dukungan bagi petani lokal yang memproduksi berbagai jenis bahan pangan lokal yang bernilai gizi tinggi. 

Kebijakan menjaga keberagaman pangan lokal tidak hanya penting dari perspektif kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang ketahanan pangan yang lebih luas.

Badan Gizi Nasional bisa memanfaatkan kebijakan menjaga keberagaman pangan lokal untuk sebagai strategi edukasi agar masyarakat lebih mengapresiasi nilai gizi dari berbagai makanan tradisional. Metode diversifikasi pangan lokal ini diyakini bisa berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting di daerah-daerah yang memanfaatkan kekayaan pangan lokal secara optimal.

Rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada pemerintahan Prabowo untuk menjaga keberagaman pangan lokal ini adalah menciptakan ekosistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan sehingga asupan gizi masyarakat tetap terjaga kualitasnya. 

Pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional bisa mengakselerasi kebijakan yang mendorong keberagaman pangan lokal ini dengan program penurunan stunting nasional sehingga mampu mencapai target penurunan stunting yang lebih cepat dan signifikan dalam lima tahun mendatang.

            b. Standarisasi Gizi Pangan Lokal

Standarisasi gizi pangan lokal merupakan langkah kritis yang bertujuan memastikan bahwa pangan lokal yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di seluruh Indonesia memiliki kandungan nutrisi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terhadap stunting. 

Standarisasi ini berperan dalam memastikan bahwa setiap komponen dalam rantai pasok pangan mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis dalam menetapkan standarisasi gizi pangan lokal sebagai salah satu metode untuk menurunkan stunting di Indonesia, terutama melalui pendekatan berbasis ekosistem sektor hulu. Stunting yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi kronis pada masa awal kehidupan, dapat dicegah dengan memastikan bahwa pangan lokal yang kaya nutrisi memenuhi standar gizi yang tepat.

 Standarisasi dari Badan Gizi Nasional ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh komponen nutrisi penting, seperti protein, zat besi, kalsium, dan vitamin, dapat dipenuhi melalui pangan lokal yang diproduksi di sektor hulu.

Badan Gizi Nasional berperan sebagai regulator yang menetapkan standar gizi untuk setiap jenis pangan lokal agar dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil yang sangat berisiko terkena stunting. 

Standarisasi gizi pangan lokal menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas nutrisi yang diterima oleh masyarakat, melalui panduan yang jelas bagi petani, produsen pangan, dan masyarakat untuk menghasilkan pangan lokal dengan kandungan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional perlu mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan terkait kandungan gizi pangan lokal dan cara pengolahannya, agar kandungan nutrisinya tidak hilang selama proses produksi. Hal ini termasuk pelatihan kepada petani dan produsen lokal tentang cara meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan, serta bagaimana mengolahnya secara tepat untuk menjaga kualitas dan gizi nutrisi. 

Pengetahuan tentang cara mengolah dan mempertahankan kandungan nutrisi pangan lokal sangat penting agar produk-produk lokal dapat memenuhi standar gizi yang diperlukan dalam upaya penurunan stunting.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu implementasi langsung dari kebijakan standarisasi gizi dari Badan Gizi Nasional. Program ini akan efektif kalau bisa menyediakan makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal yang telah distandarisasi kandungan gizinya. 

Dalam program ini, pangan lokal seperti singkong, jagung, ikan, dan sayuran hijau disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga setiap porsi makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan ibu hamil.

Dalam konteks strategi kebijakan, standarisasi gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional berfungsi sebagai acuan bagi kebijakan di sektor hulu dalam mengembangkan sistem produksi pangan yang lebih berkualitas. 

Pada level nasional, standarisasi gizi ini bisa membantu dalam penyusunan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan pangan, di mana Badan Gizi Nasional akan memastikan bahwa seluruh rantai produksi dan distribusi pangan dari sektor hulu hingga hilir, berjalan sesuai dengan standar nutrisi yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi terhadap penciptaan ekosistem pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus fokus pada upaya penurunan angka stunting.

Untuk mengoptimalkan strategi kebijakan tersebut, Badan Gizi Nasional perlu berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan lokal yang telah terstandarisasi dapat menjangkau daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. 

Selain itu, Badan Gizi juga bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa pangan lokal yang diproduksi di wilayah tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta dapat diakses oleh masyarakat lokal melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis.

Penerapan standarisasi gizi pangan lokal adalah kunci untuk menciptakan keseragaman kualitas pangan yang dihasilkan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu hambatan dalam penanganan stunting adalah keberagaman kualitas pangan lokal yang belum diatur secara seragam. Tanpa standarisasi yang jelas, terdapat kesenjangan nutrisi di berbagai wilayah yang mempengaruhi efektivitas program penurunan stunting. 

Oleh karena itu, program standarisasi ini harus menjadi bagian utama dalam kebijakan ekosistem hulu, memastikan bahwa setiap produk pangan lokal mengandung nilai gizi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah yang masih rawan stunting.

Dengan standarisasi gizi yang jelas, memungkinkan Badan Gizi Nasional untuk melakukan kontrol kualitas yang lebih baik terhadap pangan lokal yang dihasilkan. Tanpa standar gizi yang jelas, program-program penanganan stunting akan sulit mencapai target karena tidak ada patokan yang dapat memastikan bahwa pangan lokal yang dikonsumsi telah memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak.

 Dengan adanya standar ini, pemerintah dapat lebih efektif mengawasi produksi dan distribusi pangan, serta memastikan bahwa pangan lokal yang dikonsumsi benar-benar memberikan dampak positif terhadap penurunan stunting.

Selain aspek kontrol, standarisasi gizi juga berfungsi sebagai pedoman edukasi bagi para petani dan pelaku usaha pangan lokal dalam memproduksi bahan makanan yang berkualitas. 

Ternyata masih banyak petani dan produsen pangan lokal yang belum memahami pentingnya memproduksi pangan yang mengandung nutrisi tinggi. 

Oleh karena itu, penerapan standarisasi ini juga harus diiringi dengan program edukasi yang terintegrasi, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dalam pangan, tetapi juga menyediakan pelatihan teknis bagi petani dan produsen dalam memenuhi standar gizi tersebut.

Standarisasi gizi pangan lokal didukung oleh data empiris yang menunjukkan bahwa penerapan standarisasi gizi pada komoditas pangan lokal di beberapa negara telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. Misalnya, studi yang dilakukan di beberapa negara Asia menunjukkan bahwa ketika pemerintah berhasil menetapkan standar gizi yang ketat untuk produk pangan lokal, kasus stunting menurun lebih cepat. Hal ini memberikan keyakinan bahwa kebijakan standarisasi gizi pangan lokal di Indonesia juga akan mampu memberikan dampak serupa, jika diterapkan dengan komitmen penuh oleh pemerintahan Prabowo.

                c. Program Makan Bergizi Gratis 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari ekosistem hilir dirancang sebagai instrumen nasional prioritas yang bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui pemberian makanan bergizi secara langsung kepada anak-anak sekolah. 

Strategi MBG ini penting karena merupakan langkah konkret untuk memastikan anak-anak dari kelompok usia rentan, khususnya di tingkat pendidikan dasar, mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang setiap hari. 

Dengan menyediakan makanan yang kaya nutrisi dan diformulasikan untuk mendukung pertumbuhan, program MBG akan menjadi kunci penting dalam memutus siklus gizi buruk yang menjadi penyebab stunting.

Intervensi gizi berbasis sekolah seperti program MBG sangat efektif, karena mencakup kelompok usia yang sangat krusial dalam perkembangan fisik dan kognitif yang mendorong pertumbuhan otak dan tubuh anak. Asupan gizi yang cukup selama periode usia ini sangat efektif mencegah efek jangka panjang dari malnutrisi seperti stunting.  

Pendekatan MBG ini telah terbukti berhasil di beberapa negara yang menjalankan program serupa, di mana pemberian makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan status gizi, yang secara signifikan berdampak positif pada pertumbuhan anak-anak di usia sekolah.

Implementasi program MBG bukan hanya tentang menurunkan prevalensi stunting, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas SDM masa depan Indonesia. Anak-anak yang sehat dan memiliki status gizi baik akan tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan kompetitif. 

Dalam konteks Indonesia, di mana akses terhadap pangan bergizi masih menjadi tantangan di banyak wilayah, program ini memberikan jaminan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat menerima makanan bergizi secara rutin. 

Hal ini tidak hanya berperan dalam kesehatan jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas di masa depan.

Program MBG juga dinilai strategis dalam upaya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, karena memungkinkan adaptasi kebutuhan gizi lokal ke dalam menu harian. Selain itu, pelibatan sektor swasta dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan untuk program ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan rantai pasok pangan lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa pangan lokal, dan sekolah akan memastikan kelangsungan program MBG, serta memperkuat komitmen multisektor dalam menurunkan stunting.

Untuk mengimplementasikan program MBG secara efektif, pemerintah perlu mempertimbangkan tiga aspek penting yang akan menjadi fondasi keberhasilan program ini. Pertama, kebijakan teknis implementasi program harus dirancang dengan detail dan mencakup pedoman pelaksanaan yang jelas, mulai dari pemilihan menu yang seimbang secara gizi, hingga mekanisme distribusi makanan di sekolah-sekolah.

Pengaturan teknis ini sangat penting agar program MBG dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki beragam kebutuhan dan kondisi geografis. Dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan tepat sasaran, yaitu anak-anak di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.

Depok, 19/10/2024