Komitmen Pemda dalam penurunan stunting dimulai dari alokasi anggaran dan sumber daya lokal yang disediakan untuk mendukung upaya ini. Pemda yang berkomitmen kuat akan mengalokasikan sebagian anggaran daerah untuk memperkuat sektor kesehatan, gizi, pendidikan, dan infrastruktur sanitasi. Selain itu, dana dan sumber daya yang ada juga dialokasikan untuk menggalang dukungan dari pemangku kepentingan lokal, seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Beberapa daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang memadai dan fokus pada sektor-sektor kritis sangat membantu dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting.
Selanjutnya komitmen Pemda diperlihatkan melalui peran sentralnya dalam mengoordinasikan berbagai pihak di daerah, terutama dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial, untuk menjalankan program penurunan stunting secara terpadu. Koordinasi multisektor di tingkat daerah ini merepresentasikan sinergi yang strategis, untuk memastikan bahwa intervensi di bidang gizi, kesehatan, edukasi, dan infrastruktur berjalan secara integratif. Pemda yang berkomitmen akan memastikan bahwa koordinasi antar sektor ini berjalan dengan baik, sehingga program penurunan stunting dapat diimplementasikan dengan efektif.
Data tersebut memebrikan informasi bahwa komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyokong program penurunan stunting pemerintah sangat responsif. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, terjadi perubahan yang signifikan pada Pemda dalam membuat regulasi atau kebijakan penurunan stunting. Hampir semua Pemda membuat regulasi stunting secara simultan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pemerintah pusat.
Untuk memastikan alokasi anggaran dan sumber daya lokal serta koordinasi multisektor di daerah telah berjalan dengan baik, Pemda berperan melakukan pemantauan dan evaluasi evaluasi program penurunan stunting di wilayahnya. Dengan komitmen yang kuat, Pemda akan proaktif dalam mengidentifikasi masalah yang muncul, mengajukan solusi, dan melakukan penyesuaian program berdasarkan evaluasi berkala.
Dalam komitmen pemantauan dan evaluasi ini juga Pemda akan berupaya memiliki data yang akurat dan terkini tentang prevalensi stunting, kondisi gizi ibu hamil dan anak, serta status kesehatan masyarakat di wilayahnya. Data yang akurat ini akan menjadi landasan sekaligus pedoman Pemda dalam membuat kebijakan atau regulasi penurunan stunting di daerah yang relevan dan tepat sasaran.
Dengan komitmen-komitmen tersebut, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada komitmen dan inisiatif pemerintah daerah. Pemda yang aktif dalam memperkuat layanan kesehatan dan gizi, serta melakukan edukasi gizi di masyarakat, akan mampu mempercepat penurunan angka stunting secara signifikan.
Posisi Pemda dalam program nasional penurunan stunting sangat strategis karena asas desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif lokal yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Pemda yang memiliki komitmen kuat dapat melakukan inovasi kebijakan yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemda yang berhasil menurunkan stunting karena mampu mengoordinasikan dan memastikan implementasi program ini secara tepat di wilayahnya.
Â
3. Kolaborasi Multisektor
Program penanganan stunting memerlukan sinergi antara berbagai kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Kolaborasi multisektor adalah kunci penting dalam mengharmonisasikan program penurunan stunting pemerintahan Prabowo. Dengan pendekatan kolaboratif ini, setiap sektor memiliki peran yang saling melengkapi dan berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, terutama melalui penyediaan akses gizi, layanan kesehatan, edukasi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
