Pengembangan kebijakan terpadu menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dalam  merumuskan kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan dan program-program kementerian lembaga diintegrasikan agar saling melengkapi dan berjalan efektif di lapangan.
Data tersebut memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah pusat berupa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan Program Penurunan Stunting (PPS). Setiap kementerian memiliki kebijakan atau regulasi yang khas dalam mengoordinasikan sumber dayanya di daerah. Karena itulah Kementerian Dalam Negeri menjadi aktor pemerintah pusat yang paling banyak regulasi PPS-nya.
Penyediaan dana dan sumber daya merupakan peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program penurunan stunting. Peran ini mencakup dana untuk program kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan sanitasi. Pemerintah pusat juga mendistribusikan anggaran secara merata ke daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.
Penguatan koordinasi antar lembaga merupakan peran pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki sinergi yang kuat, menghindari duplikasi, serta menciptakan efisiensi dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga akan memastikan bahwa setiap aspek penting dalam penurunan stunting, mulai dari gizi hingga edukasi, ditangani secara komprehensif.
Pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi keberhasilan program penurunan stunting. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa program-program penurunan stunting berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak yang signifikan.
Asta Cita yang menjadi visi besar pemerintahan Prabowo akan efektif dalam penurunan stunting sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke dalam program-program yang spesifik dan terukur di lapangan. Jika Asta Cita berhasil diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini akan menjadi pendorong utama dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Asta Cita memberikan kerangka yang solid bagi pemerintah dalam menangani masalah stunting secara sistemik. Fokus pada penguatan sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan sangat relevan dalam mengatasi akar masalah stunting. Jika intervensi pada ketiga sektor ini dilakukan secara serempak dan terukur, maka penurunan angka stunting bisa terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Pendekatan Asta Cita yang holistik juga bisa menjadi potensi yang dapat mempercepat penurunan stunting jika didukung oleh political will yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan, yaitu benar-benar menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.Â
Dengan adanya komitmen ini, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan layanan kesehatan, memperbaiki gizi masyarakat, dan memperluas program edukasi di sekolah-sekolah. Dengan political will yang kuat, seluruh kementerian terkait akan bekerja secara sinergis untuk program-program penurunan stunting.
2. Komitmen Pemerintah Daerah
