Stunting masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan akan  terganggu karena dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga  merusak perkembangan kognitif dan potensi produktivitas jangka panjang mereka kelak.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo menargetkan penurunan stunting secara signifikan dengan menerapkan pendekatan yang ekspres dan komprehensif. Salah satu pilar utama dalam strategi penurunan stunting pemerintahan Prabowo adalah penerapan kebijakan yang sejalan dengan Asta Cita, yaitu delapan poin prioritas pembangunan nasional. Asta Cita mencakup sejumlah visi besar yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu poin penting dalam visi ini adalah pengentasan masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Stunting menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, karena status gizi anak-anak Indonesia sangat menentukan masa depan negara. Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan pemerintah pusat akan berfokus pada penguatan ekosistem hulu-hilir yang mencakup sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Untuk meningkatkan kualitas layanan gizi, pemerintahan Prabowo harus memperkuat memperkuat infrastruktur kesehatan dan mengintegrasikan program intervensi gizi ke dalam program-program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. Sasaran kebijakan ini harus betul-betul diarahkan untuk mengatasi akar masalah stunting, yaitu kekurangan gizi kronis, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kemiskinan yang akut. Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita yang memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pilar berikutnya adalah komitmen Pemerintah daerah sebagai katalisator implementasi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan Prabowo harus melibatkan semaksimal mungkin peran Pemda meskipun kebijakan penurunan stunting digerakkan dari pemerintah pusat. Pemda memiliki peran penting sebagai eksekutor di lapangan, mengingat mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami konteks lokal yang spesifik. Implementasi kebijakan penurunan stunting yang sukses tergantung pada dedikasi dan keterlibatan Pemda.
Pemda-lah yang akan mengintegrasikan program-program penurunan stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat layanan kesehatan dan program gizi di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan penurunan stunting akan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan administratif dari Pemda. Pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi akan mampu mengimplementasikan program-program pemerintah pusat dengan lebih baik, sekaligus menginisiasi program-program lokal yang inovatif, seperti penyediaan pangan lokal yang kaya nutrisi dan kampanye edukasi gizi berbasis komunitas.
Pilar terakhir adalah kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multisektor sangat diperlukan dalam penurunan stunting karena masalah stunting memiliki kompleksitas yang membutuhkan solusi yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah yang bersifat multidimensional ini sehingga diperlukan kolaborasi erat antara berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pangan, serta sektor swasta dan masyarakat sipil.
Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melalui investasi di bidang pangan, penyediaan produk-produk bergizi, serta partisipasi dalam kampanye edukasi gizi. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor pangan dan kesehatan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada pengentasan masalah gizi dan stunting.
Masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran kunci dalam penurunan stunting melalui keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan koperasi pangan lokal yang mendukung penyediaan pangan bergizi di tingkat daerah. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat lainnya dapat membantu dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program, memastikan bahwa intervensi penurunan stunting berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Kolaborasi multisektor adalah pendekatan yang sangat efektif untuk menurunkan stunting karena masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan. Diperlukan intervensi yang menyeluruh, mulai dari pendidikan, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan. Semua sektor harus bersinergi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kolaborasi lintas sektor ini juga bisa memastikan bahwa program-program penurunan stunting dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan terukur.
Untuk mencapai target  penurunan stunting tersebut, pemerintahan Prabowo perlu memegang tiga kunci utama yang menjadi fokus pemerintah, yaitu kebijakan yang menginduk pada visi besar Asta Cita, komitmen kuat dari pemerintah daerah, serta kolaborasi multisektor yang melibatkan berbagai aktor. Ketiga faktor kunci ini akan saling melengkapi untuk membentuk kerangka kebijakan yang efektif dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.
Pemerintah harus memastikan bahwa ketiga kunci ini bisa bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang berkelanjutan dan komprehensif dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemerintahan Prabowo harus bisa menciptakan perubahan yang signifikan dalam kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, yang menjamin generasi mendatang akan tumbuh dengan potensi penuh dan berkontribusi secara maksimal pada pembangunan bangsa.
Â
1. Kebijakan Pemerintah Pusat
Kebijakan pemerintah pusat adalah serangkaian keputusan, strategi, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam berbagai sektor. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang dijalankan di tingkat nasional dan diimplementasikan secara terintegrasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Dalam konteks penurunan stunting, kebijakan pemerintah pusat di bawah pemerintahan Prabowo akan berperan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai upaya yang dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor.
Dalam kerangka Asta Cita, pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk menciptakan perubahan signifikan dalam penurunan stunting melalui pendekatan holistik yang melibatkan sektor-sektor terkait, yaitu kesehatan, pangan, dan pendidikan. Kebijakan ini memainkan peran kunci dalam mengharmonisasikan program-program penurunan stunting dengan mengintegrasikan sumber daya serta pengawasan yang ketat. Asta Cita akan menjadi kekuatan yang bisa mengintegrasikan komitmen politik dan sinergi antarlembaga untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah stunting. Peran pemerintah pusat melibatkan harmonisasi program-program yang dirancang di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan, sehingga menghasilkan intervensi yang saling mendukung.
Kebijakan pemerintah pusat memiliki dimensi teknis sebagai peran kunci pemerintah pusat dalam menurunkan stunting. Keempat dimensi tersebut adalah: pengembangan kebijakan terpadu; penyediaan dana dan sumber daya; penguatan koordinasi antar lembaga; serta pemantauan dan evaluasi.
Pengembangan kebijakan terpadu menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dalam  merumuskan kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan dan program-program kementerian lembaga diintegrasikan agar saling melengkapi dan berjalan efektif di lapangan.
Data tersebut memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah pusat berupa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan Program Penurunan Stunting (PPS). Setiap kementerian memiliki kebijakan atau regulasi yang khas dalam mengoordinasikan sumber dayanya di daerah. Karena itulah Kementerian Dalam Negeri menjadi aktor pemerintah pusat yang paling banyak regulasi PPS-nya.
Penyediaan dana dan sumber daya merupakan peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program penurunan stunting. Peran ini mencakup dana untuk program kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan sanitasi. Pemerintah pusat juga mendistribusikan anggaran secara merata ke daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.
Penguatan koordinasi antar lembaga merupakan peran pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki sinergi yang kuat, menghindari duplikasi, serta menciptakan efisiensi dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga akan memastikan bahwa setiap aspek penting dalam penurunan stunting, mulai dari gizi hingga edukasi, ditangani secara komprehensif.
Pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi keberhasilan program penurunan stunting. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa program-program penurunan stunting berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak yang signifikan.
Asta Cita yang menjadi visi besar pemerintahan Prabowo akan efektif dalam penurunan stunting sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke dalam program-program yang spesifik dan terukur di lapangan. Jika Asta Cita berhasil diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini akan menjadi pendorong utama dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Asta Cita memberikan kerangka yang solid bagi pemerintah dalam menangani masalah stunting secara sistemik. Fokus pada penguatan sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan sangat relevan dalam mengatasi akar masalah stunting. Jika intervensi pada ketiga sektor ini dilakukan secara serempak dan terukur, maka penurunan angka stunting bisa terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Pendekatan Asta Cita yang holistik juga bisa menjadi potensi yang dapat mempercepat penurunan stunting jika didukung oleh political will yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan, yaitu benar-benar menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan. Dengan adanya komitmen ini, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan layanan kesehatan, memperbaiki gizi masyarakat, dan memperluas program edukasi di sekolah-sekolah. Dengan political will yang kuat, seluruh kementerian terkait akan bekerja secara sinergis untuk program-program penurunan stunting.
2. Komitmen Pemerintah Daerah
Komitmen pemerintah daerah akan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta kondisi lokal secara langsung. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan dan mengharmonisasikan program penurunan stunting yang dirancang oleh pemerintah pusat.
Pemda bertanggung jawab untuk menjalankan program-program tersebut di tingkat lokal yang meliputi penyediaan layanan kesehatan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah; sosialisasi tentang pentingnya gizi ibu hamil dan balita; serta distribusi pangan bergizi di komunitas-komunitas lokal. Pemda juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dan memperkuat sinergi antara program nasional dengan inisiatif lokal.
Peran dan komitmen Pemda sangat diperlukan untuk menjalankan program secara konsisten karena mereka berada di garis depan dalam penanganan langsung kasus stunting di lapangan. Sebagai pelaksana di lapangan, Pemda memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasi dan mengharmonisasi program penurunan stunting, sekaligus memastikan bahwa program nasional pemerintahan Prabowo ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Komitmen Pemda dalam penurunan stunting dimulai dari alokasi anggaran dan sumber daya lokal yang disediakan untuk mendukung upaya ini. Pemda yang berkomitmen kuat akan mengalokasikan sebagian anggaran daerah untuk memperkuat sektor kesehatan, gizi, pendidikan, dan infrastruktur sanitasi. Selain itu, dana dan sumber daya yang ada juga dialokasikan untuk menggalang dukungan dari pemangku kepentingan lokal, seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Beberapa daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang memadai dan fokus pada sektor-sektor kritis sangat membantu dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting.
Selanjutnya komitmen Pemda diperlihatkan melalui peran sentralnya dalam mengoordinasikan berbagai pihak di daerah, terutama dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial, untuk menjalankan program penurunan stunting secara terpadu. Koordinasi multisektor di tingkat daerah ini merepresentasikan sinergi yang strategis, untuk memastikan bahwa intervensi di bidang gizi, kesehatan, edukasi, dan infrastruktur berjalan secara integratif. Pemda yang berkomitmen akan memastikan bahwa koordinasi antar sektor ini berjalan dengan baik, sehingga program penurunan stunting dapat diimplementasikan dengan efektif.
Data tersebut memebrikan informasi bahwa komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyokong program penurunan stunting pemerintah sangat responsif. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, terjadi perubahan yang signifikan pada Pemda dalam membuat regulasi atau kebijakan penurunan stunting. Hampir semua Pemda membuat regulasi stunting secara simultan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pemerintah pusat.
Untuk memastikan alokasi anggaran dan sumber daya lokal serta koordinasi multisektor di daerah telah berjalan dengan baik, Pemda berperan melakukan pemantauan dan evaluasi evaluasi program penurunan stunting di wilayahnya. Dengan komitmen yang kuat, Pemda akan proaktif dalam mengidentifikasi masalah yang muncul, mengajukan solusi, dan melakukan penyesuaian program berdasarkan evaluasi berkala.
Dalam komitmen pemantauan dan evaluasi ini juga Pemda akan berupaya memiliki data yang akurat dan terkini tentang prevalensi stunting, kondisi gizi ibu hamil dan anak, serta status kesehatan masyarakat di wilayahnya. Data yang akurat ini akan menjadi landasan sekaligus pedoman Pemda dalam membuat kebijakan atau regulasi penurunan stunting di daerah yang relevan dan tepat sasaran.
Dengan komitmen-komitmen tersebut, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada komitmen dan inisiatif pemerintah daerah. Pemda yang aktif dalam memperkuat layanan kesehatan dan gizi, serta melakukan edukasi gizi di masyarakat, akan mampu mempercepat penurunan angka stunting secara signifikan.
Posisi Pemda dalam program nasional penurunan stunting sangat strategis karena asas desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif lokal yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Pemda yang memiliki komitmen kuat dapat melakukan inovasi kebijakan yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemda yang berhasil menurunkan stunting karena mampu mengoordinasikan dan memastikan implementasi program ini secara tepat di wilayahnya.
Â
3. Kolaborasi Multisektor
Program penanganan stunting memerlukan sinergi antara berbagai kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Kolaborasi multisektor adalah kunci penting dalam mengharmonisasikan program penurunan stunting pemerintahan Prabowo. Dengan pendekatan kolaboratif ini, setiap sektor memiliki peran yang saling melengkapi dan berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, terutama melalui penyediaan akses gizi, layanan kesehatan, edukasi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam memastikan intervensi gizi dan kesehatan mencapai sasaran yang tepat, terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian, Kemenkes dapat mengoordinasikan program edukasi gizi, pemantauan status gizi anak, dan distribusi pangan bergizi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran penting dalam penurunan stunting melalui peningkatan literasi gizi di sekolah-sekolah dan program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Kolaborasi Kemendikbudristek dengan Kementerian Kesehatan memungkinkan program edukasi gizi diterapkan dalam kurikulum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan nutrisi yang baik sejak usia dini.
Kementerian Sosial (Kemensos) berperan dalam program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Kemensos memastikan bahwa bantuan sosial terintegrasi dengan program gizi, sehingga keluarga yang berisiko stunting dapat menerima dukungan yang memadai.
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi yang cukup untuk masyarakat. Kolaborasi antara Kementan dan KKP dengan Kemenkes memastikan distribusi pangan lokal yang bergizi, seperti ikan, telur, dan sayuran, dapat diakses oleh keluarga yang rentan terhadap stunting.
Skema kelembagaan percepatan stunting tersebut menggambarkan kolaborasi multi sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terjalin secara vertikal yang direpresentasikan oleh struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat dan daerah. Puncak dari TPPS pusat berada di Sekretariat Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah yang didukung oleh BKKBN sebagai pelaksana. TPPS daerah dipimpin oleh wakil gubernur untuk TPPS Provinsi dan wakil bupati/walikota untuk TPPS Kabupaten/Kota. Peran masyarakat dihimpun dalam TPPS Desa/Kelurahan.
Sektor swasta berperan dalam mendukung pendanaan dan teknologi dalam program penurunan stunting. Perusahaan-perusahaan dapat terlibat dalam penyediaan produk-produk gizi yang terjangkau, serta membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Kemitraan pemerintah dengan sektor swasta juga dapat menciptakan inovasi dalam pengolahan produk pangan sehat dan berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat sipil dan organisasi internasional, seperti UNICEF dan WHO, memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan program penurunan stunting, memberikan advokasi, serta mendukung pembiayaan dan riset kebijakan. Organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal juga bisa dilibatkan dalam memberikan pelatihan gizi, kesehatan, dan sanitasi kepada komunitas-komunitas.
Kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk mengatasi stunting sebagai masalah multidimensi. Â Kolaborasi multisektor yang terjalin akan memperkuat ekosistem kebijakan hulu-hilir yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo.
Tiga kunci utama dalam strategi pemerintahan Prabowo untuk menurunkan stunting secara ekspres selama lima tahun ke depan, terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah, dan kolaborasi multisektor. Dengan sinergi antara kebijakan, komitmen, dan kolaborasi yang erat, upaya penurunan stunting akan lebih terarah, efisien, dan inklusif. Membangun mekanisme koordinasi yang kuat antara berbagai pihak merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap inisiatif berjalan selaras dengan tujuan nasional, sekaligus mampu merespons dinamika lokal yang beragam.
Harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan dari tingkat pusat hingga daerah akan memperkuat pondasi untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dengan mempercepat penurunan stunting, pemerintah berinvestasi pada generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Upaya bersama lintas sektor ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan stunting yang kompleks, dan membawa optimisme bahwa Indonesia dapat mewujudkan target penurunan stunting secara signifikan dalam lima tahun mendatang.
Sultani, Peneliti Indonesia Strategic Center (ISC) dan CSPS UI
Depok, 17/10/2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
