Stunting masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan akan  terganggu karena dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga  merusak perkembangan kognitif dan potensi produktivitas jangka panjang mereka kelak.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo menargetkan penurunan stunting secara signifikan dengan menerapkan pendekatan yang ekspres dan komprehensif.Â
Salah satu pilar utama dalam strategi penurunan stunting pemerintahan Prabowo adalah penerapan kebijakan yang sejalan dengan Asta Cita, yaitu delapan poin prioritas pembangunan nasional. Asta Cita mencakup sejumlah visi besar yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu poin penting dalam visi ini adalah pengentasan masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Stunting menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, karena status gizi anak-anak Indonesia sangat menentukan masa depan negara. Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan pemerintah pusat akan berfokus pada penguatan ekosistem hulu-hilir yang mencakup sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Untuk meningkatkan kualitas layanan gizi, pemerintahan Prabowo harus memperkuat memperkuat infrastruktur kesehatan dan mengintegrasikan program intervensi gizi ke dalam program-program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.Â
Sasaran kebijakan ini harus betul-betul diarahkan untuk mengatasi akar masalah stunting, yaitu kekurangan gizi kronis, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kemiskinan yang akut. Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita yang memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pilar berikutnya adalah komitmen Pemerintah daerah sebagai katalisator implementasi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan Prabowo harus melibatkan semaksimal mungkin peran Pemda meskipun kebijakan penurunan stunting digerakkan dari pemerintah pusat.Â
Pemda memiliki peran penting sebagai eksekutor di lapangan, mengingat mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami konteks lokal yang spesifik. Implementasi kebijakan penurunan stunting yang sukses tergantung pada dedikasi dan keterlibatan Pemda.
Pemda-lah yang akan mengintegrasikan program-program penurunan stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat layanan kesehatan dan program gizi di wilayah masing-masing.Â
Oleh karena itu, keberhasilan penurunan stunting akan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan administratif dari Pemda. Pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi akan mampu mengimplementasikan program-program pemerintah pusat dengan lebih baik, sekaligus menginisiasi program-program lokal yang inovatif, seperti penyediaan pangan lokal yang kaya nutrisi dan kampanye edukasi gizi berbasis komunitas.
