Apabila anggapan tersebut dikaitkan dengan  Negara Indonesia sebagai negara hukum, rnaka akan membawa konsekuensi seperti  dikernukakan oleh Sjachran  Basah .
"Dalam  menqemban tuqasnua secara aktif administrasi neqara harus dapat menjaqa dan menjamin, bahwa tindakan-tindahannya  tidak  melanggar hak  dan  kewajiban  asasi  manusia,
juga perlu mencari keseimbanqan. antara kepentingan neaara ataa "adminstrasi negara" yang mewakili kepentingan umum, dan kepentingan rakyat atau perorangan:  Akibatnya  apahila terjadi sengketa antara  administrasi negara,  atau  Administrasi   Negara dengan  rakyat  maka  dalam Negara hukum  berdasarkan Pancasila  sudah. seharusnya diberi  pengayoman hukum"
Menegakkan  negara hukum  berdasarhan   Pancasiia   tidak   hanya dalam  melaksanakan  pemerintahan saja,  melainkan juga  dalam  menyelenggarakan kesejahteraan social me lalui  Pembangunan  Nasional.   Yang pola  umumnya   merupahan  GBHN yang ditetapkasi oleh MPR Lima tahun sekali.        Â
Selanjutnya beliau  mengatakan bahwa  :
"Dalam  melahsanakan  kesejahteraan sosial  melalui  pembangunan nasional itulah,  di sampinq menjalankan  tugas pemerintahan,  terkait adanga pemberian wewenang, dari pemerintan kepada  Administrasi  Negera  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku,  baik  dalam  bentuk  undang- undang  maupun  peraturan  pelaksanaannya.  Karena  Administrasi Negara  mengemban  tugas  negara  yang khusus  di  lapangan penyelenggaraan kepentingan  umum,  untuk  mencapai masyarakat  yang  adii  dan  makmur yang merata  materiil  serta  spiritual yang  merupakan  tugas service publik. Tugas service public itu membawa Administrasi  Negera  kepada suatu.  konsekuensi  khusus  yaitu  memerlukan "pouvoir discretionnaire"  untuk  dapat bertindak  atas  inisiatif sendiri. Hal ini terdapat  terutama  dalam  penyelesaian persoalan-persoalan  penting yang timbui  dan  tumbuh.  secara  tiba-tiba. Dalam.  hal  demikian,  administrasi negara terpaksa harus bertindak cepat membuat penyelesaian dan terlebih - lebih dalam era pembangunan';
Berangkat   dari   pendapat   Sjachran Basah di atas, maka dalam suatu  negara hukum modern atau  Welfare state, tampak peran  pemerintah  begitu  luas,  sehingga perlu adanya  hukum Administrasi Negara yang  bertujuun  untuk  memungkinkan adanya  negara  menjalankan  fungsinya  di satu  pihak  dan   pihak  lain  melindungi warga negara terhadap sikap  tindak  Administrasi  Negara  sangat  menentukan bagi pelaksanan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  uraian singkat  di atas  maka  dalam negara kesejahteraan diperlukan adanya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  tidak hanya  untuk rakyat melainkan negara untuk Administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hukum Administrasi  Negara  merupakan   unsur yang  sangat penting dalam Negara welfare state sebagai landasan hukum  untuk mencapai  masyarakat yang sejahtera. Sehingga permasalahan yang  akan dijadikan  pembahasan dalam  penelitian  ini  yaitu  tentang bagaimanakah peranan hukum administrasi negara dalam huhungan  kekuasaan Freiss Ermessen dalam  Negara  Kesejahteraan.  Penelitian ini  merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual  (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan  doktrin -  doktrin yang  berkembang  didalam  khasanah hukum Administrasi Negara. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin peneliti  akan  menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang  relevan  dengan  isu  yang  di hadapi.  Pemahaman  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun  suatu argumentasi hukum  guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sumber data adalah  menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengkaji  berbagai referensi baik  peraturan perundang-undangan  maupun  buku-buku literatur yang ada   relevansinya  dengan  permasalahan yang diangkat.
PEMBAHASAN
A. Sejarah Timbulnya Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Di dalam literatur-literatur Hukum Tata Negara   dikatakan   bahwa   munculnya Negara  Welfare State yang kita kenal  sekarang  ini adalah rnerupakan perkembangan lanjut dari  paham  Negara  yang hanya  meletakkan  fungsi sebagai  penjaga  ketertiban semata-mata, paham yang hanya melandasi pernikiran  serta melaksanakan  kehidupan negara pada fungsi ketertiban saja sebenarnya sudah  lama ada dalam sejarah.
