Sedangkan pada dasar nya dengan dinaikkan dana bantuan ini justru dapat menekan tindak pidana korupsi itu sendiri. maka dari itu diperlukan pertanggungjawaban keuangan anggaran yang lebih terbuka selain itu juga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hal terkait.Â
Selain itu parpol juga perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik kembali hati masyarakat seperti pendidikan kader, pengadaan sistem integritas serta pertanggungjawaban yang transparan serta sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku.
SaranÂ
Menanggapi kesimpulan diatas, maka peningkatan dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran negara sangat diperlukan dengan syarat dibuatnya pertanggungjawaban yang jelas dan transparan kepada masyarakat oleh partai politik.
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, I. (2021, Juni 22). MediaIndonesia. Diambil kembali dari Bantuan Dana Partai Politik Diusulkan Naik: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/413675/bantuan-dana-partai-politik-diusulkan-naik
Djono, A. L. (2018, November 28). Urgensi Negara Membiayai Parpol. Diambil kembali dari BeritaSatu: https://www.beritasatu.com/fokus/negara-membiayai-parpol
Kartika, m. (2021, Juni 22). Kemendagri Ajukan Kenaikan Dana Bantuan Parpol untuk 2022. Diambil kembali dari Republika.co.ic: https://www.republika.co.id/berita/qv3k91396/kemendagri-ajukan-kenaikan-dana-bantuan-parpol-untuk-2022
Lestari, M. P. (2020). Akountansi Organisasi Nirlaba. Pontianak: Politeknik Negeri Pontianak.
Oswaldo, I. G. (2022, Maret 25). Pengertian APBN, Fungsi, Tujuan, dan Sumber Dananya. Diambil kembali dari DetikFinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6000587/pengertian-apbn-fungsi-tujuan-dan-sumber-dananya
Sukma, S. M. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dharmasisya, 1463-1472.
