Kerapnya Tionghoa menjadi sasaran mendorong Tan Ling Djie sebagai Sekjen Partai Sosialis untuk membentuk kementerian khusus dalam menangani minoritas Tionghoa. Tan Po Gwan diangkat sebagai Menteri untuk itu di kabinet Sjahrir. Ketika Amir Sjarifuddin menggantikan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pada Juli 1947, Siauw Giok Tjhan menggantikan Tan Po Gwan.
Pada zaman itu para tokoh yang bergabung di dalam Partai Sosialis dan para tokoh Tionghoa yang mendukung RI kerap dikritik oleh komunitas Tionghoa. Mereka dianggap membawa komunitas Tionghoa ke penderitaan...
Akan tetapi mereka bertahan dan keberadaannya dalam pemerintahan dan badan legislatif mampu melakukan berbagai tindakan yang mengurangi penderitaan komunitas Tionghoa. Â Mereka membantu menangkis tuduhan Belanda dan Republik Tiongkok bahwa RI gagal melindungi komunitas Tionghoa.
Salah satu hasil utama dari keberadaan para tokoh Tionghoa di Partai Sosialis, pemerintahan dan KNIP adalah dikeluarkannya UU Kewarganegaraan 1946. Isinya mengukuhkan kehendak para tokoh PTI yaitu menjadikan semua Tionghoa yang lahir di Indonesia warga negara Indonesia, dengan stelsel pasif -- artinya otomatis menjadi warga negara Indonesia tanpa mengajukan permohonan kecuali secara aktif menolak kewarganegaraan Indonesia.
Zaman Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Â
Di dalam zaman ini, kerap terjadi pergantian kabinet. Dengan demikian jumlah politisi mencuat ke atas. Â Keberadaan mereka mendorong diperlukan dana besar untuk mendukung berbagai keperluan partai dan kantong para politisi tersebut.
Keadaan ini mendorong banyak tokoh politik menganjurkan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang didesain untuk menggantikan pedagang-pedagang Tionghoa dengan pedagang-pedagang pribumi.
Banyak kebijakan rasis yang mencegah Tionghoa memiliki izin perdagangan atau izin ekspor/impor, dikeluarkan pemerintah. Ini lalu menimbulkan praktek Ali Baba. Si Ali, pedagang Pribumi memegang izin perdagangan sedangkan si Baba, pedagang Tionghoa-lah yang memodali upaya perdagangan.
Dalam  DPR terdapat tokoh-tokoh Tionghoa yang berpengaruh di DPR.  Di antaranya:
Tan Po Gwan dari PSI (Partai Sosialis Indonesia)
