Partisipasi Tionghoa dalam Politik Indonesia

Untuk menghilangkan persepsi bahwa Republik Indonesia bukan buatan Jepang, pemerintah mengubah susunan pemerintahan. Kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, pada 15 November 1945 diubah menjadi kabinet parlementer, dipimpin oleh Perdana Menteri,  bertanggung jawab ke badan legislative. Dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) -- berfungsi seperti MPR  dan badan Pekerja -- berfungsi seperti DPR.  Perdana Menteri pertama adalah Sjahrir.

Pada waktu yang bersamaan para tokoh politik  menganjurkan berdirinya partai-partai politik yang kemudian memiliki perwakilan dalam KNIP dan Badan Pekerjanya.

Partai politik yang paling berpengaruh di zaman ini adalah Partai Sosialis, yang merupakan fusi dari dua partai Bernama PARSI -- Partai Sosialis Indonesia yang didirikan oleh Amir Sjarifuddin pada 12 November 1945 dan PARAS -- Partai Sosialis Rakyat yang didirikan oleh Sjahrir pada 17 November 1945.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Para tokoh PTI, Liem Koen Hian, Tjoa Sik Ien, Tan Ling Djie, Siauw Giok Tjhan dan Oei Gee Hwat memutuskan untuk tidak mendirikan kembali organisasi politik atas dasar ke Tionghoaan.  Mereka memutuskan untuk masuk dan turut memimpin Partai Sosialis -- partai yang mendominasi pemerintahan.

Ketua Partai Sosialis adalah Amir Sjarifuddin.  Tetapi tampuk pimpinan utama berada di sekretaris jendralnya, Tan Ling Djie. Ini yang tidak banyak diketahui umum. Siauw Giok Tjhan dan Oei Gee Hwat masuk dalam polit-biro partai tersebut. Siauw ditugaskan untuk memimpin seksi penerangan dan menjalankan trompet Partai Sosialis yang dinamakan Suara Ibu Kota -- di Yogyakarta.

Partai-partai besar lainnya, Masjumi, PNI, NU mengisi posisi-posisi penting dalam kabinet dan KOmite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Pekerjanya (BP KNIP).  Tan Ling Djie masuk dalam Badan Pekerja sebagai wakil Partai Sosialis. Siauw Giok Tjhan duduk di dalam Badan Pekerja sebagai wakil minoritas Tionghoa.

Belanda tidak menerima keberadaan Republik Indonesia. Dengan bantuan Kekuatan Sekutu (the Allied Forces) ia berulang kali mendesak dikembalikan Indonesia sebagai jajahannya. Pertempuran di Surabaya menggambarkan sengitnya pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran yang membatalkan pendudukan kekuatan asing di Surabaya pada 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Ada beberapa kelompok pemuda Tionghoa yang ikut dalam pertempuran tersebut, di antaranya kelompok Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru dari Malang  yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan dan adiknya, Siauw Giok Bie.

Berbagai tindakan diplomasi dan perang antara RI dan Belanda dari 1945 hingga 1949, menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Wilayah yang dikuasai RI kian mengecil dan tuntutan Belanda adalah pembentukan Indonesia Serikat, di mana RI menjadi bagian darinya.  Yang lain merupakan negara-negara bagian ciptaan Belanda. Karena berbagai kerusuhan dan pertempuran inilah Ibu Kota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada awal 1946.

Dalam masa keruh ini, komunitas Tionghoa kerap dijadikan sasaran perampokan dan pembunuhan laskar-laskar pemuda bersenjata. Persepsi bahwa Tionghoa mendukung Belanda dijadikan dasar penyerangan ini.

Pihak Belanda-pun melalukan teror militer. Ia sengaja mendorong kerusuhan rasis yang menimbulkan penderitaan di kalangan komunitas Tionghoa.

Ekses revolusi dan rekayasa Belanda  ini menyebabkan sebagian besar komunitas Tionghoa dan para tokohnya merasa tidak aman berada di dalam naungan RI yang dianggap tidak mampu melindunginya.