Oleh: Aditya Alwiyanto; Annisa Maulidya Rakhmah; Mawarningrum; Shafira Miftahul Jannah.
Pendidikan Sosiologi, FIS UNJ
Pendidikan IPS pertama kali resmi dimasukan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1827 di Rughby, Inggris. Alasan dimasukkannya social studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah adalah karena berbagai ekses akibat industrialisasi yang terjadi di berbagai negara.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong industrialisasi bukan hanya menjadikan suatu negara semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak bagi perilaku sosial yang kompleks dalam masyarakat. Para ahli ilmu sosial dan pendidikan berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan ekses negatif yang akan muncul di masyarakat.
Untuk mengatasi masalah sosial, tidak hanya dibutuhkan kemajuan ilmu dan pengetahuan secara disipliner, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan melalui program pendidikan formal di tingkat sekolah.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA.
IPS bukan hanya ilmu mandiri seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, namun materi IPS menggunakan bahan dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. Berikut ini merupakan penjelasan lengkap mengenai penerapan kurikulum dan pendidikan IPS pada beberapa negara di dunia.
Kurikulum di China
Berpegang pada prinsip-prinsip sosialisme, komunisme, Marxisme, lunaisme, dan ideologi Mao Zedong, China, yang terbuka terhadap dunia luar, telah mengembangkan prinsip dasar pembangunan ekonomi sebagai misi utama negara itu.
Dengan prinsip dan ideologi dasar tersebut, pendidikan harus mencapai tujuan pembangunan sosialis, dan pembangunan sosialis harus bergantung pada Pendidikan.
ini menunjukkan bahwa ada kaitan yang jelas antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, menekankan bahwa pembangunan ekonomi bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Proses penguatan sosialisme dan transformasi nilai-nilai budaya Tiongkok dilakukan melalui media pendidikan, menyeimbangkan penguatan ideologi dengan penguatan pembangunan ekonomi, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya sebagai landasan dasarnya.
Tujuan umum pembangunan pendidikan Tiongkok sejalan dengan kebutuhan gerakan modernisasi sosialis, sejalan dengan persyaratan Larangan, dan kerangka dasar sistem pendidikan yang mencerminkan karakteristik dan nilai-nilainya yang dapat digunakan dan diadaptasi oleh Tiongkok.
China pada tahun 1999, setelah ditetapkan bahwa kurikulum lama tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi China, terutama untuk meningkatkan kapasitas bangsa China di dunia yang sangat kompetitif, reformasi kurikulum dilakukan.
Tujuan reformasi adalah untuk menghasilkan siswa dengan keterampilan praktis individu yang lengkap melalui rekonstruksi standar kurikulum nasional dan wajib belajar. Secara khusus, tujuan reformasi kurikulum adalah:
(1) memperkuat karakter peserta didik,
(2) meningkatkan kemampuannya untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan aktif,
(3) serta mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran sepanjang hayat,
(4) membuat kurikulum dengan menggunakan bahan-bahan relevan yang lebih bermakna bagi masyarakat modern.
Standar kurikulum yang ditetapkan Reformasi ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam praktik pendidikan, khususnya pendidikan IPS.
Kurikulum baru dibuat pada tahun 2000-an dan uji coba lapangan dilakukan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Pada tahun 2005, kurikulum baru akhirnya diadaptasi dan diselesaikan. Secara nasional, pembelajaran dimulai dengan kurikulum baru pada musim gugur 2005.
Penelitian sosial Ini adalah bagian dari program reformasi utama. Tujuan pembelajaran Pendidikan IPS memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menuntut daya saing, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan soft skill yang sesuai.
Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran pendidikan IPS perlu dikembangkan sebagai respon terhadap kondisi sosial empiris masyarakat Cina dan perubahan masyarakat global. Praktik pendidikan juga dikembangkan secara demokratis, positif, kreatif dan lintas sumber, memperkaya ragam pengetahuan, nilai dan keterampilan yang holistik dan komprehensif.
Reformasi kurikulum juga telah mengubah dan memutakhirkan berbagai kebijakan terkait pendidikan IPS. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pentingnya pendidikan IPS dalam pengembangan kecakapan hidup bagi siswa.
Misalnya, tema Pendidikan Moralitas (Kelas 1 sampai 6) dan Masyarakat (Kelas 4 sampai 6) telah diganti namanya dan diintegrasikan menjadi Moralitas dan Kehidupan (Kelas 1 sampai 2) dan Moralitas dan Masyarakat (Kelas 3 sampai 6).
Pada tingkat kedua, sejarah, dan geografi diintegrasikan ke dalam satu mata pelajaran: sejarah dan masyarakat. Masih menggunakan cara tradisional untuk menengah ke atas Dengan kata lain, sejarah dan geografi adalah program yang terpisah, tetapi di bawah kendali Humaniora dan masyarakat. Integrasi ini bertujuan agar isi IPS lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan.
Kurikulum di Korea Selatan
Kurikulum social studies di Korea Selatan berawal di tahun 1946, setelah Korea Selatan dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang dan sementara berada dibawah militer Amerika Serikat.
Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang dari pikiran orang dan mengajarkan tentang demokrasi bagi warga negaranya. kurikulum ini sebagian besar mengadopsi dari model pendidikan kewarganegaraan demokratis Amerika yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu kewarganegaraan, geografi, dan sejarah.
Social studies di Korea Selatan memiliki tujuan untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis, yaitu memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kepribadian mereka dan seluruh banga serta memiliki rasa keadilan, toleransi, dan menghormati sesama. Standar kurikulum social studies di Korea Selatan terdiri dari 3 domain, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap.
Kurikulum Korea Selatan telah mengalami perubahan sebanyak 7 kali, namun tujuan dan mata pelajaran utama tidak mengalami banyak perubahan. Kurikulum Korea Selatan telah mengalami revisi secara berkala agar siap menghadapi tuntutan baru di dunia pendidikan yang semakin meningkat, perubahan di dalam masyarakat, dan batas-batas disiplin akademik yang baru.
Kurikulum kelas yang direvisi pada tahun 2008 bertujuan untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemampuan diri siswa, mempraktekkan pendidikan yang berpusat pada siswa (student centred), dan meningkatkan otonomi di tingkat lokal dan sekolah.
Kurikulum pada kelas 7 menekankan bahwa orang yang terpelajar adalah orang yang memiliki individualitas dan kreativitas, memahami budaya dunia yang sangat beragam, serta berkontribusi pada budaya Korea Selatan dalam pengembangan masyarakat yang demokratis.
Dengan adanya ilmu sosial (social studies) diharapkan dapat membantu siswa dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana harus mengambil keputusan. Semua siswa di Korea Selatan mulai dari kelas 1 sampai kelas 10 mengikuti kurikulum umum yang mengharuskan siswa mengambil mata pelajaran ilmu sosial, sejarah dan geografi dan untuk pelajaran sejarah Korea dimulai pada kelas 7.
Siswa kelas 11 dan 12 dapat memilih kursus ilmu sosial pilihan berdasarkan pada pengajaran pendidikan mereka di masa depan dan dengan masing-masing buku pelajaran khusus berdasarkan jalur serta kebijakan sekolah mereka. Sedangkan siswa kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas 2 akan belajar IPS dengan buku yang berjenis buku cerita.
Kurikulum di Amerika
Pendidikan di Amerika dianggap lebih kompleks, karena Amerika tidak memiliki sistem sekolah nasional. IPS pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat sebab terjadi perbedaan ras yang cukup menonjol kala itu.
Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, yang diantaranya ada ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, serta ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan negara tersebut.
Selain itu juga, adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam, membuat para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha menjadikan penduduk yang multi ras tersebut menjadi merasa "satu" yakni satu bangsa Amerika. Cara yang dianggap efektif adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah, yang pada saat itu tepatnya di negara bagian Wisconsin, tahun 1892.
Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies (NCESS). Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu-ilmu sosial.
Alokasi waktu yang direkomendasikan untuk IPS berkisar 20-30 menit per hari di sekolah dasar dan 30-40 per hari untuk sekolah menengah. Siswa biasanya memiliki buku teks yang berisi mulai dari 300 hingga 400 halaman. Biasanya pelajaran IPS dimulai dengan membaca buku teks dan diawasi oleh guru, serta diadakan kuis-kuis yang dapat mengasah kemampuan berpikir siswa.
Jika ditinjau melalui visi, misi serta strategi kurikulum IPS, Barr, Barth dan Shermis mengembangkan IPS menjadi 3 tradisi utama, yakni:
IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Transmisi kewarganegaraan adalah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik.
IPS diajarkan sebagai ilmu sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. Karena, cara berpikir tersebut berhasil melahirkan ahli-ahli riset yang mengetahui bagaimana cara menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan sosial yang dapat melihat dan membedakan masalah dalam kehidupan bermasyarakat.
IPS diajarkan sebagai reflektif inquiry. Inquiry merupakan tradisi pembelajaran IPS yang mengajak guru dan murid untuk bekerjasama mengidentifikasi satu masalah. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa, memiliki fakta dan nilai-nilai yang relevan, karena nantinya akan diuji dalam kriteria tertentu.
Kurikulum di Indonesia
Perkembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh social studies di luar negeri.
Mata pelajaran IPS di Indonesia dirancang secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang meliputi pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan analisis. IPS tidak bisa dipisahkan dari sistem kurikulum di Indonesia.
Pada tahun 1964 konten muatan pembahasan IPS sudah ada pada kurikulum tetapi belum bernama mata pelajaran IPS. Materi pembelajaran IPS berawal dari kurikulum 1975 yang terintegrasi dengan kewarganegaraan atau disebut mata pelajaran Pendidikan IPS khusus.
B. Hidayat mengutip dari (Somantri, 2001) bahwa pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah diartikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan pendidikan Indonesia.
Pada kurikulum SMP tahun 1974, pelajaran IPS meliputi geografi, sejarah dan ekonomi sebagai disiplin ilmu. Sedangkan sosiologi, politik dan antropologi sebagai ilmu pendamping. Menurut Winataputra dalam Sapriya (2017: 42) kurikulum 1975 lahir dengan empat profil yaitu:
Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan ini menggantikan pendidikan kewargaan Negara yang mewadahi tradisi citizenship transmission sebagai bentuk pendidikan IPS.
Pendidikan IPS Terpadu untuk sekolah dasar.
Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP. IPS sebagai payung konsep dari mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi koperasi.
Pendidikan IPS terpisah-pisah yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG.
Kurikulum IPS tahun 1984 meliputi penyempurnaan kurikulum 1974 yang dimana IPS dimasukkan materi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kurikulum tahun 1994 , P4 ini dilebur menjadi kewarganegaraan atau mata pelajaran PPKN.
Perubahan hanya pada mata pelajaran kewarganegaraan.Kurikulum IPS tahun 2006 (KTSP) mulai mengalami perubahan dengan mengedepankan konsep penguasaan materi dengan diukur oleh KKM.
Pada kurikulum ini, IPS mencangkup mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial dan diarahkan menjadi warga yang demokratis, dan bertanggung jawab. Perubahan disiplin ilmu terjadi pada SMA dengan ilmu sosial tradisional yakni sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dan antropologi.
Kurikulum IPS di Indonesia semat terintegrasi dengan kewarganegaraan karena belum memiliki pondasi yang kuat pada masyarakat mengenai kewarganegaraan, nasionalisme, dan citizenship sehingga hal ini dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah.
Penerapan pendidikan IPS pada kurikulum di beberapa negara misalnya Amerika, China, Korea Selatan dan Indonesia memiliki perbedaan dalam segi perkembangannya awal mula diterapkannya pendidikan IPS di sekolah dan pendidikan berusaha menjadikan penduduk yang multi ras satu bangsa.
IPS di Amerika dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebab terjadi perbedaan ras yang cukup menonjol saat itu. Dengan tradisi diajarkan IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, ilmu sosial dan sebagai reflektif inquiry.
Pendidikan IPS di China berawal dari menekankan pendidikan melalui model pendidikan Soviet dan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menuntut daya saing. Praktik pendidikan juga dikembangkan secara demokratis, positif, kreatif dan lintas sumber, memperkaya ragam pengetahuan, nilai dan keterampilan yang holistik dan komprehensif.
Kurikulum social studies di Korea Selatan berawal di tahun 1946, setelah Korea Selatan dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang dan sementara berada dibawah militer Amerika Serikat.
Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang dari pikiran orang dan mengajarkan tentang demokrasi bagi warga negaranya.
Terakhir Kurikulum IPS di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ilmu sosial di luar negeri, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat itu. Kurikulum IPS mengalami perkembangan dan perubahan mulai dari memasukkan kewarganegaraan, nasionalisme dan citizenship karena tidak lepas dari pengaruh kolonialisme.
Seiring perubahan, rumpun mata pelajaran IPS mulai terpisah-pisah dan dimasukkan pada pembelajaran di SMA dengan ilmu sosial sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi dan antropologi.
Sumber Rujukan:
Endayani, Henni. (2018). Sejarah dan Konsep Pendidikan IPS. Jurnal ITTIHAD, Vol.2 No.2 hlm.117-127.
Hidayat, B. (2020). Tinjauan Historis Pendidikan IPS Di Indonesia. Jurnal Pendidikan IPS Indonesia. Vol. 4 No. 2. Hlm. 147-154.
Robert Barr, et.al. (1987). Konsep Dasar Studi Sosial. Bandung: Sinar Baru.
Suastika, I Nengah. (2021). Analisis Komparasi Social Studies Di China Dan Korea Selatan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 1 Februari, 2021, hlm. 60-69.
Yulanda, N. (2019). Perbandingan Kurikulum Social Studies di Korea Selatan dan Brunei Darussalam. Research and Development Journal of Education, Vol. 5 No. 2, 26-38.
Zhao, Y., Hoge, J. D., Choi, J., & Lee, S. Y. (2007). Comparison of Social Studies Education in the United States, China, and South Korea. International Journal of Social Education, Vol. 21 Issue. 2, 91-122.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
