Contoh penerapan Hak Prioritas:
Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tanah sering kali mendapatkan prioritas dalam program redistribusi tanah pemerintah.
Pemilik lama tanah yang telah diambil alih oleh negara juga dapat diberikan hak prioritas untuk memilikinya kembali, jika sesuai dengan peraturan.
Tujuan Hak Prioritas:
Memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu, terutama masyarakat adat dan petani kecil.
Menghindari konflik kepentingan dalam proses jual beli atau redistribusi tanah.
Pemahaman yang jelas mengenai SHM, HGB, dan Hak Prioritas menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa tanah. Ketiga jenis hak ini sering kali menjadi dasar dalam menentukan siapa yang memiliki klaim yang lebih kuat atas tanah yang disengketakan.
Upaya Penyelesaian
Menurutnya, penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif.
"Peningkatan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi sangat penting untuk mengurangi risiko tumpang tindih sertifikat. Selain itu, mediasi, pengadilan, dan penguatan hukum adat adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai," tambahnya.
Kompol Sandy juga mengusulkan pembentukan lembaga pengawas khusus untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salah satu solusi strategis.
