B. HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.
C. HUKUM DAN DEMOKRATISASI
Demokrasi adalah menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang relatif mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Produk hukum berupa perundang- undangan, kebijakan administrasi atau putusan hakim.
D. GERAKAN SOSIAL ANTIKORUPSI
Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih (clean government) dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat (good governance), didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
E. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Aspek sosial politiknya. Segi ini dinilai paling sesuai dengan tuntuin keadaan saat ini.
- Etika dan Tanggung Jawab PolitikÂ
- Pemilihan Umum
BAB VIII : KEBERADAAN DAN HUKUM DALAM MASYRAKAT DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA (HAM)
A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
