Platform media sosial sering kali memungkinkan pengguna untuk memberi rating atau ulasan terhadap konten yang telah dipelajari. Jika konten yang diberikan mendapatkan ulasan positif yang banyak dan pengguna melaporkan peningkatan keterampilan atau pengetahuan mereka, hal ini akan meningkatkan validasi dari pendidikan informal tersebut.
4. Validasi Melalui Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Di beberapa negara, pemerintah telah mulai memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan informal yang disampaikan melalui media sosial. Ini termasuk pengakuan bahwa media sosial bisa menjadi sarana pembelajaran yang sah, yang dapat diatur oleh kebijakan atau regulasi tertentu.
a. Penciptaan Kerangka Hukum untuk Pendidikan Informal
Untuk memberikan validitas lebih lanjut kepada pendidikan informal melalui media sosial, beberapa negara mungkin mengembangkan kerangka hukum yang mengatur materi pendidikan yang dibagikan di platform ini. Dengan adanya regulasi yang mengatur standar materi pembelajaran dan melibatkan lembaga penguji atau sertifikasi, pendidikan informal di media sosial akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, termasuk lembaga pendidikan dan dunia profesional.
b. Kolaborasi Pemerintah dan Platform Media Sosial
Pemerintah dapat berperan dalam validasi pendidikan informal dengan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menciptakan konten edukatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini, pemerintah dapat memberikan pengakuan kepada platform yang telah memenuhi standar pendidikan tertentu dan memastikan bahwa konten yang disajikan benar-benar memberi manfaat bagi peserta didik.
Validasi pendidikan informal melalui media sosial bukan hanya soal pengakuan dari lembaga pendidikan atau pemerintah, tetapi juga melibatkan pengakuan sosial dan penerapan nyata dari keterampilan yang dipelajari. Untuk memastikan validitas pendidikan ini, berbagai pihak, seperti platform media sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi profesional, perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem sertifikasi, verifikasi, dan pengakuan yang sah. Hanya dengan validasi yang tepat, pendidikan informal melalui media sosial dapat benar-benar diterima dan dihargai sebagai metode pembelajaran yang sah dan efektif.
Kesimpulan:
Pendidikan informal melalui media sosial memiliki potensi besar untuk mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat, dengan memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi siapa saja untuk terus belajar sepanjang hidup. Dari tutorial keterampilan praktis di YouTube hingga diskusi profesional di LinkedIn, media sosial telah mengubah cara kita mengakses dan berbagi pengetahuan. Contoh-contoh nyata, seperti kisah Alex yang beralih profesi berkat kursus online atau Tania yang membangun bisnis kerajinan tangan melalui tutorial di TikTok, menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pembelajaran.
Namun, untuk memastikan manfaat maksimal dari pendidikan informal ini, validasi dan pengawasan terhadap konten yang dibagikan menjadi sangat penting. Keandalan informasi yang diterima sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima, dan karenanya penting untuk mendorong literasi media, kolaborasi dengan lembaga pendidikan terkemuka, serta proses validasi yang melibatkan pihak ketiga. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial bisa menjadi sarana yang lebih terpercaya dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, memberikan kesempatan bagi individu untuk terus berkembang tanpa batasan usia, latar belakang, atau geografi.
