Penyedia bahan makanan dalam program makan gratis harus dipilih berdasarkan kredibilitas dan kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pemerintah dapat melakukan seleksi yang ketat dan berulang terhadap penyedia bahan pangan untuk memastikan tidak ada praktik manipulasi kualitas atau kuantitas bahan makanan. Penyedia yang terbukti berulang kali melanggar aturan harus dikeluarkan dari daftar penyedia.
c. Pemantauan Pasokan Secara Berkala
Untuk memastikan bahan makanan yang didistribusikan tetap dalam kondisi baik, perlu ada pemantauan terhadap rantai pasok dari produsen hingga sekolah. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit secara berkala terhadap kualitas dan kelayakan bahan makanan yang diterima. Dengan cara ini, mafia pangan yang berusaha menyelundupkan bahan berkualitas rendah atau mengganti bahan dengan yang lebih murah dapat segera terdeteksi.
4. Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi yang Tegas
Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku mafia pangan. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, mafia pangan akan merasa bebas untuk melakukan kecurangan, karena mereka merasa tidak ada konsekuensi yang berat bagi mereka.
a. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum
Penegak hukum seperti polisi dan jaksa harus diberi pelatihan yang memadai mengenai kasus-kasus mafia pangan dan tindak pidana korupsi terkait pangan. Mereka harus memahami cara-cara mafia pangan beroperasi, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum yang mengatur distribusi pangan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, mereka juga perlu diberi akses ke data dan sistem yang memudahkan pengawasan dan investigasi kasus mafia pangan.
b. Sanksi yang Tegas dan Tidak Tertunda
Sanksi terhadap pelaku mafia pangan harus cukup tegas untuk memberikan efek jera. Pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengadaan atau distribusi pangan harus dihadapkan pada proses hukum yang cepat dan tanpa penundaan. Selain itu, sanksi harus mencakup hukuman pidana dan denda yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka.
c. Pengadilan Khusus untuk Kasus Mafia Pangan
Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus mafia pangan dan korupsi terkait pangan. Dengan adanya pengadilan khusus ini, proses hukum bisa lebih cepat dan fokus, dan pelaku dapat segera diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
